AHY Percepat Pembangunan Koridor Trans Kie Raha Maluku Utara

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Jakarta pada Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur serta pemerataan ekonomi wilayah Maluku Utara, seperti dilansir dari Detikcom.

Sejumlah agenda prioritas yang menjadi fokus pembahasan meliputi penguatan konektivitas, pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, hingga pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha. Infrastruktur penunjang kawasan industri dan lumbung pangan juga turut dibahas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Utara memaparkan sejumlah capaian positif yang telah diraih oleh pemerintah daerah. Di hadapan Menko Infrastruktur, ia menjelaskan kontribusi besar industri nikel serta tantangan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang dihadapi saat ini.

"Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,3 persen jauh di atas rata-rata nasional dinilai menjadi indikator keberhasilan hilirisasi sumber daya mineral, terutama nikel. Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih merata melalui penguatan infrastruktur dasar," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini terus mendorong percepatan proyek jalan Trans Kie Raha untuk menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri Weda dan Buli. Jalur logistik ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh secara signifikan demi efisiensi distribusi pangan dan industri.

"Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli, termasuk investasi dari mitra global, diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia," jelas Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Pembangunan akses transportasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemenuhan logistik dari sektor pertanian. Demi merealisasikan seluruh program prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memerlukan dukungan pendanaan yang besar dari pemerintah pusat.

"Untuk mendukung keseluruhan program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, hingga penanganan pascabencana," jelas Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Menanggapi paparan tersebut, Menko Infrastruktur menyatakan komitmennya untuk mengoordinasikan usulan anggaran dan pembangunan ini bersama kementerian teknis terkait. Langkah koordinasi akan dilakukan dengan Bappenas serta Kementerian Pekerjaan Umum agar proyek strategis di Indonesia Timur bisa segera berjalan.

"Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam diharapkan menjadi motor penggerak utama pada masa mendatang.

"Hal itu sejalan dengan target jangka panjang Maluku Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur pada 2029 sekaligus tuan rumah berbagai agenda nasional berbasis potensi pariwisata dan sumber daya alam," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal serta Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar.