Airlangga Hartarto Melanjutkan Kebijakan WFH dan Menyiapkan Stimulus Ekonomi

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur pemerintah selama dua bulan ke depan demi meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang berlangsung di kantornya pada Selasa (26/5/2026).

Evaluasi berkala terus dilakukan terhadap pelaksanaan skema kerja ini untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Berdasarkan data dua bulan terakhir, penerapan sistem kerja jarak jauh ini sukses memotong volume konsumsi BBM jenis Pertalite sebesar 9 persen pada April 2026.

"Kebijakan Work From Home terus kami evaluasi agar tata kelola pemerintahan semakin efektif sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa hasil positif dari pergerakan data konsumsi energi tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk mempertahankan skema ini. Durasi kebijakan akhirnya disepakati untuk ditambah demi mengoptimalkan dampak penghematan yang sudah berjalan.

"Karena itu, kebijakan WFH diputuskan untuk dilanjutkan selama dua bulan ke depan," kata Airlangga Hartarto.

Selain membahas penyesuaian sistem kerja, rapat koordinasi terbatas tersebut turut merumuskan berbagai paket stimulus finansial untuk semester II tahun 2026. Pemerintah berfokus menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian insentif pada sektor transportasi publik dan industri kreatif.

"Pemerintah menyiapkan diskon transportasi untuk periode liburan sekolah serta Natal dan Tahun Baru 2027, mulai dari tarif kereta api, kapal Pelni, penyeberangan ASDP, hingga insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi," terang Airlangga Hartarto.

Langkah stimulus ini kemudian diperluas hingga menyentuh sektor perpajakan bagi para pelaku industri kreatif, khususnya bagi para penulis nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong produktivitas karya literasi di Indonesia melalui pemotongan beban pajak.

"Selain itu, Pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi penulis melalui PPh Final Royalti sebesar 1,5% sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif nasional," sambung Airlangga Hartarto.

Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah menjadwalkan pembukaan kembali Program Magang Nasional pada Juli 2026 dengan target kuota mencapai 150 ribu peserta. Program pelatihan vokasi nasional juga disiapkan bagi para lulusan SMK serta pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja agar kompetensi tenaga kerja meningkat sesuai kebutuhan industri.