Aktivitas Selat Hormuz Anjlok 90 Persen di Tengah Konflik AS dan Iran

Aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz merosot hingga 90 persen di bawah level sebelum perang akibat perselisihan militer yang berlanjut antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Teluk pada Jumat (21/8/2026).

UK Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan gangguan parah pada jalur perdagangan energi dunia tersebut terjadi akibat serangkaian risiko keamanan serta serangan terhadap kapal-kapal komersial. Kondisi ini membuat upaya pemulihan navigasi maritim di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman menghadapi kendala besar.

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Oman dan Iran menggelar pembicaraan diplomasi untuk merumuskan langkah praktis demi memulihkan lalu lintas kapal komersial. Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas pembentukan koridor maritim khusus beserta kriteria geografisnya.

Gagalnya memulihkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz turut memicu frustrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara sekutunya di kawasan Teluk. Mantan diplomat AS yang pernah terlibat dalam perundingan nuklir Iran menyoroti kegagalan pencapaian target utama Washington di jalur maritim tersebut.

"Pernyataan Trump sepanjang pekan menunjukkan kekecewaan karena tujuan paling mendasar pun belum tercapai, yaitu mengembalikan lalu lintas kapal di Hormuz ke kondisi normal," kata Alan Eyre, mantan diplomat AS.

Sikap keras Washington mendorong sejumlah negara Teluk mulai mempertimbangkan negosiasi mandiri dengan Teheran untuk menjamin kelancaran pasokan energi dan perdagangan regional tanpa bergantung pada arahan Amerika Serikat. Mantan pejabat diplomatik AS memperkirakan negara-negara Teluk akan membuka ruang komunikasi untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka.

"Negara-negara tersebut sedang berusaha memperbanyak pilihan agar tidak terguncang jika perang berkembang ke arah yang tidak mereka inginkan," ujar Daniel Benaim, mantan wakil asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Jazirah Arab.

Eskalasi konflik juga diwarnai dengan ketegangan diplomatik serta ancaman militer balasan antara Teheran dan Washington. Menanggapi klaim Amerika Serikat atas Selat Hormuz serta ancaman isolasi ekonomi, Menteri Luar Negeri Iran memberikan kritik terbuka terhadap strategi pemerintah AS.

"Ancaman terbaru hanyalah upaya untuk mengalihkan opini publik Amerika dari masalah keuangan di dalam negeri, termasuk rekor utang dan kenaikan suku bunga," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Di samping ketegangan maritim, pihak militer Iran dilaporkan mulai mempertimbangkan potensi serangan terhadap sasaran militer Amerika Serikat di kawasan Eropa bagian tenggara jika konflik terus membesar. Sementara itu, Korea Selatan menyampaikan perkiraan terbaru bahwa Korea Utara saat ini diperkirakan memiliki sekitar 80 hingga 120 senjata nuklir.

"Kami biasanya memperkirakan jumlahnya berkisar antara 80 hingga 120, namun sulit untuk menyebutkan angka yang pasti," kata Ahn Gyu Back, Menteri Pertahanan Korea Selatan.

Konflik bersenjata yang berkecamuk sejak akhir Februari 2026 ini bermula dari serangan mendadak AS dan Israel ke Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan menargetkan pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Hingga kini, kesepakatan penghentian permusuhan yang sempat ditandatangani pada Juni lalu belum dapat direalisasikan secara efektif di lapangan.