Andre Rosiade Dorong Pemanfaatan Trase Bypass Bukittinggi untuk Tol Sumbar

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menawarkan solusi untuk pembangunan jalan tol di Sumatera Barat dengan memanfaatkan trase Bypass Bukittinggi yang belum terealisasi, seperti dilansir dari Detikcom.

Andre menyampaikan hal ini saat meninjau pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang di Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (20/8/2026). Pemerintah dan pihak terkait seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya terus mencari alternatif pembangunan tol agar tidak mengganggu masyarakat.

"Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari alternatif terbaik bagaimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi harapan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat," ujar Andre pada Sabtu (22/8/2026).

Andre menjelaskan trase bypass yang sudah ada selama puluhan tahun belum terealisasi karena belum ada pembebasan lahan dan pembangunan fisik.

"Kami ada solusi, karena trase itu sudah ada. Nanti tol ini akan kita dorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu nanti mempergunakan trase bypass yang ada," ujar Andre.

Pemerintah pusat dan Hutama Karya akan membantu pembebasan lahan sekitar 6 kilometer untuk pembangunan jalan yang juga sekaligus menjadi akses keluar tol.

"Untuk membebaskan lahan bypass yang sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu nanti akan menggunakan dana pembebasan lahan tol. Kita akan bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu," ujar Andre.

Andre menilai skema ini memungkinkan pembangunan tol dan bypass berjalan bersamaan.

"Jadi dapat dua. Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," tegasnya.

Andre berharap bypass juga dapat menjadi solusi mengurai kemacetan di ruas jalan nasional seperti kawasan Padang Luar jika pembangunan flyover tidak terealisasi.

"Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, kalau bypass ini bisa kita bangun, karena trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai," ujarnya.

Untuk mematangkan rencana, Andre akan menggelar pembahasan pada 8 September 2026 dengan pihak Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Kami berencana tanggal 8 September akan mengundang Pak Andi sebagai Kepala Balai Jalan Nasional, kemudian Hutama Karya, Bupati Agam dan jajaran, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran untuk membahas trase bypass yang sudah ada ini," katanya.

Andre menyebut solusi ini komprehensif karena menyelesaikan pembangunan tol, pembukaan akses bypass, dan penanganan kemacetan dalam satu langkah.

"Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati. Kita mendapatkan solusi soal tol, yang kedua bypass yang selama ini menjadi angan-angan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer," ucap Andre.

Andre optimis proses pembangunan bisa dimulai tahun ini dengan dukungan pemerintah daerah.

"Kita masih berkeyakinan tahun ini prosesnya masih bisa dimulai. Kita tentu berharap akhir tahun ini persiapan sudah dimulai sehingga awal tahun bisa dimulai dibangun," ujarnya.

Andre menegaskan pihaknya akan terus berkomunikasi dan sosialisasi untuk mencari formula terbaik pembangunan tol di Sumatera Barat.

"Kita kerja terus, sosialisasi di lapangan, berkomunikasi di lapangan dan melihat berbagai alternatif solusi. Alhamdulillah, solusi sudah ada yang saya rasa sangat komprehensif," kata Andre.

Andre menambahkan pemanfaatan trase bypass juga menjadi alternatif menghindari kendala pembebasan lahan yang selama ini menghambat pembangunan.

"Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada dana pembebasan lahan tol, itu yang kita akan pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," tutup Andre.