Andre Rosiade Dorong Optimalisasi Trase Bypass untuk Atasi Kemacetan Padang Luar
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi, meninjau trase bypass di kawasan Pasar Amor, Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, yang dianggap solusi pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi sekaligus mengurai kemacetan di Padang Luar.
Trase bypass yang direncanakan sejak 1990-an ini memiliki panjang sekitar 6,7 kilometer dan diarahkan menuju Simpang Taluak serta terhubung dengan Jalan Bypass Bukittinggi. Andre menilai trase ini dapat menjadi solusi agar pembangunan tol dapat berjalan tanpa hambatan pembebasan lahan flyover di Padang Luar.
"Sekarang kami sudah punya solusi bagaimana kemacetan ini bisa diurai. Trase bypass ini sudah ada sejak tahun 1990-an, tetapi lahannya tidak pernah dibebaskan dan belum dibangun karena keterbatasan anggaran," ujar Andre, Sabtu (22/8/2026), seperti dilansir dari Detikcom.
Andre menyatakan trase lama tersebut dapat dioptimalkan untuk pembangunan exit tol di Pasar Amor. Pemerintah pusat diharapkan membebaskan lahan dan membangun ruas bypass sepanjang trase menggunakan anggaran tol.
"Insya Allah dari Padang Panjang menuju Agam ini nanti exit tolnya kita siapkan di daerah Pasar Amor. Supaya tidak macet dan tidak masuk ke jalan nasional ke arah Padang Luar, bypass yang sudah direncanakan sekitar 6 kilometer ini dibangun pemerintah pusat," ujar Andre.
Skema ini menurut Andre memberikan dua manfaat, yakni pembangunan tol tetap dilanjutkan dan trase bypass yang telah lama direncanakan bisa terealisasi.
"Jadi masyarakat dapat dua. Tol Sicincin-Bukittinggi dapat, dan bypass yang kita angan-angankan sejak tahun 1990-an juga terwujud. Saya rasa ini solusi yang paling rasional dan objektif demi mengurai kemacetan menuju Kota Bukittinggi," tegas Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang.
Andre menjelaskan kendala utama pembangunan flyover Padang Luar adalah pembebasan lahan dan relokasi pedagang. Jika pasar dipakai untuk pembangunan, pemerintah harus menyediakan lokasi baru bagi pedagang, yang menjadi persoalan anggaran.
"Kalau pasarnya dipakai, pedagang mau ditaruh ke mana? Pemerintah daerah juga tidak punya anggaran untuk mencarikan lokasi baru bagi pedagang. Itu yang menjadi salah satu penyebab tidak berhasilnya kita membangun flyover," kata Andre.
Andre menilai integrasi trase bypass dengan pembangunan tol dapat menjadi solusi tengah yang mengakomodasi kepentingan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Ia menyebut perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana ini.
Rencana trase bypass dan tol tersebut akan dibahas pada pertemuan lintas instansi pada 8 September mendatang, dengan melibatkan BPJN Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kabupaten Agam, BPN, Kementerian PU, dan pihak terkait lainnya.
"8 September kita bahas trasenya. Kalau kita bersepakat, langsung dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Kita sedang mengkaji berbagai solusi yang ada," ujar Andre.
Andre berharap masyarakat melihat rencana ini secara objektif karena pembangunan infrastruktur jalan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat.
Menurutnya, keberadaan tol akan mempercepat distribusi hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan sumber daya alam Sumbar ke Riau, sekaligus meningkatkan kunjungan masyarakat Riau ke Sumbar.
"Kalau tol ini berhasil, hasil pertanian, perikanan, peternakan dan sumber daya alam kita bisa dikirim ke Riau. Itu menghasilkan uang untuk Sumatra Barat. Masyarakat Riau juga banyak berlibur ke Sumbar dan membelanjakan uangnya di sini. Jadi ekonomi Sumbar bisa tumbuh," ujar Andre.
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, mendukung gagasan Andre dan menyebut integrasi tol dengan trase bypass dapat menjadi alternatif jaringan jalan untuk memecah arus lalu lintas di kawasan tersebut.
"Ini solusi yang sangat bagus. Nanti ada tol kemudian kita integrasikan dengan bypass, sehingga lalu lintas bisa juga menggunakan trase bypass ini," kata Elsa Putra.
Elsa menjelaskan persoalan kemacetan di Padang Luar sebelumnya sudah diupayakan dengan rencana pembangunan flyover, namun berbagai hambatan membuat alternatif lain perlu dicari.
Dengan integrasi trase bypass ke pembangunan tol, pembebasan lahan dapat dilakukan sekaligus dengan pembangunan jalan tol sehingga jaringan jalan nasional memiliki alternatif baru.
"Dengan ini diintegrasikan dengan tol, pembebasan lahan nanti bisa sekalian dengan pelaksanaan jalan tol. Secara sistem jaringan jalan nasional, ada alternatif lain untuk memecah jalur lalu lintas dari bypass yang sudah ada ke jalan nasional di posisi Pasar Amor," ujar Elsa Putra.