APBI Minta Kejelasan Koordinasi Tim Pengadaan Batu Bara ESDM

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) meminta kejelasan koordinasi atas keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membentuk tim pengadaan batu bara demi mengatasi krisis pasokan PT PLN (Persero), Senin (22/6/2026). Permintaan tersebut disampaikan untuk memastikan agar tim pengadaan dapat menyelaraskan langkah dengan seluruh pihak dalam rantai pasok kelistrikan nasional, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz. Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menjelaskan bahwa para pelaku usaha bersedia menyesuaikan diri secara fleksibel terhadap skema baru yang akan diterapkan dalam distribusi komoditas tersebut ke pihak PLN.

“Apabila ke depan terdapat perubahan mekanisme pengadaan, spesifikasi teknis, ataupun pengaturan pasokan, tentu pelaku usaha akan melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan,” ujarnya Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif APBI.

Gita menilai langkah penguatan tata kelola pasokan ini krusial demi menjaga keandalan energi nasional, sembari menegaskan bahwa seluruh operasional perusahaan anggota asosiasi sejauh ini masih berjalan mematuhi aturan baku. “Untuk saat ini kami melihat operasional perusahaan anggota masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif APBI.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara kalori sedang atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (15/6/2026). Tim tersebut melibatkan koordinasi lintas instansi yang terdiri atas pihak PLN, Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini realisasi pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) ke PLN belum maksimal karena baru terkontrak sebesar 134 juta ton dari total penugasan sekitar 190 juta ton. Kondisi lapangan tersebut menyebabkan pasokan untuk kebutuhan tahunan PLN yang mencapai 154 juta metrik ton masih mengalami kekurangan kontrak sekitar 20 juta ton.

“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150—160 juta ton, dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 judi, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Dalam rapat itu, Bahlil menyebutkan adanya kelangkaan jenis batu bara kalori sedang akibat ketidaksesuaian nilai keekonomian karena harga DMO kelistrikan masih dipatok senilai US$70 per ton. Patokan harga tersebut dinilai memberatkan pihak produsen karena biaya operasional penambangan atau stripping ratio (SR) di lapangan sudah menyentuh angka 10 persen hingga 12 persen. “Sementara [stok batu bara] medium itu makin hari makin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$70 [per ton].

Nah, sementara SR-nya sudah ada angka 10%—12%. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada [untungnya]. Itulah yang menjadi problem kepada mereka,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Guna mengatasi hambatan pasokan ini, Kementerian ESDM memberikan ruang fleksibilitas regulasi agar pemenuhan sektor kelistrikan dapat berjalan lebih lancar ke depannya.

“Nah ini saya sudah minta untuk kita kelistrikan untuk diprioritaskan, difleksibilitaskan,” tutup Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.