AS dan Iran Berkomitmen Buka Kembali Selat Hormuz Pasca-Perang

Amerika Serikat (AS) dan Iran telah menyatakan komitmen bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Jalur pelayaran ini merupakan rute paling krusial di dunia bagi distribusi gas alam dan minyak bumi. Seperti dilansir dari Bloombergtechnoz, jalur vital tersebut mengalami pemblokiran parah sejak kedua negara terlibat dalam konflik bersenjata pada Februari 2026.

Upaya memulihkan lalu lintas maritim di selat tersebut seperti sedia kala dinilai menghadapi tantangan yang sangat besar. Pasar prediksi Kalshi mencatat probabilitas normalisasi jalur ini sebesar 51% sebelum 1 Agustus dan meningkat menjadi 68% sebelum 1 September.

Iran diduga kuat telah menempatkan ranjau laut di sepanjang jalur pelayaran reguler yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia ini. Kondisi tersebut memaksa kapal niaga berlayar lebih dekat ke wilayah pesisir Iran atau Oman.

Penggunaan jalur alternatif di bagian selatan yang berada di bawah pengawasan militer AS berhasil meningkatkan volume aliran minyak. Kendati demikian, kapasitas penuh dari rute alternatif ini masih belum teruji secara komprehensif. Pembersihan sisa ranjau di area tengah selat menjadi syarat utama untuk mengembalikan arus lalu lintas kapal ke kondisi normal. Namun, otoritas yang bertanggung jawab dan jaminan keselamatan bagi tim pembersih ranjau hingga kini belum dipastikan.

Gencatan senjata yang disepakati sejak 8 April masih berada dalam kondisi rapuh dan belum sepenuhnya menghentikan gesekan. Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB melaporkan konflik ini telah menewaskan 14 pelaut dan merusak 46 kapal komersial. Kondisi ini memicu kecemasan di kalangan pelaut untuk kembali beroperasi di zona konflik. Pelaku industri pelayaran global kini mendesak adanya jaminan keamanan yang konkret dan tegas dari pihak AS maupun Iran.

Ketidakpastian Regulasi dan Ancaman Biaya Tol

Sistem pengelolaan navigasi di Selat Hormuz pasca-perang juga masih diselimuti ketidakpastian. Kantor Berita Fars melaporkan bahwa pengaturan layanan pelayaran di masa depan kemungkinan bakal dikendalikan oleh Iran dan Oman. Sejumlah pemilik kapal menyatakan keberatan jika harus berkoordinasi langsung dengan pihak Iran yang saat ini masih terikat sanksi ekonomi dari AS.

Dewan Maritim Baltik dan Internasional menyarankan keterlibatan organisasi PBB atau negara netral sebagai koordinator transit. Persoalan lain muncul terkait rencana penarikan biaya tol bagi kapal yang melintas. Presiden AS Donald Trump menyatakan aturan biaya tersebut tidak akan ada, sementara Iran menegaskan masa bebas biaya hanya berlaku selama 60 hari.

IMO PBB menegaskan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memungut biaya tol di Selat Hormuz. Otoritas AS bahkan memperingatkan bahwa pembayaran biaya tol tersebut berpotensi memicu sanksi baru bagi pemilik kapal.

Sikap tegas juga datang dari korporasi energi global yang menolak segala bentuk pungutan di selat tersebut. CEO Chevron Corp., Mike Wirth, menyatakan perusahaannya sama sekali tidak mempertimbangkan opsi pembayaran untuk melewati jalur itu.

Hambatan Produksi Minyak dan Pemulihan Infrastruktur

Tersendatnya aktivitas produksi minyak dan gas bumi menjadi batu sandungan terbesar dalam menormalisasi arus perdagangan global. Sebelum perang pecah, Selat Hormuz mengakomodasi seperlima dari total pasokan minyak dan LNG dunia.

Beberapa sumur minyak terpaksa ditutup karena aktivitas ekspor terhenti total akibat pemblokiran selat. Penutupan sumur, baik secara sukarela maupun akibat kerusakan perang, berdampak pada penurunan efisiensi dan memicu kerugian operasional jangka panjang. Rystad Energy memproyeksikan biaya pembangunan kembali infrastruktur energi yang rusak di kawasan tersebut mencapai US$42 miliar. Selain perbaikan fasilitas, reposisi kapal tanker yang sebelumnya dialihkan ke rute lain juga membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

Peningkatan produktivitas ladang minyak di wilayah tersebut diperkirakan baru akan terlihat secara signifikan pada Agustus dan September. Pemulihan volume pasokan diprediksi mencapai 85% hingga 90% pada awal kuartal keempat dan kembali menyentuh angka 100% pada Januari 2027.