Badan Gizi Nasional Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis Selama Libur Sekolah

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dipastikan bakal berhenti sementara selama masa libur akhir semester genap tahun ajaran 2025/2026. Regulasi mengenai penyesuaian operasional ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik Sudaryati Deyang, meluncurkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026.

Aturan tersebut mengatur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat hari libur. Berdasarkan edaran itu, penyaluran MBG bagi para siswa disetop sepanjang masa libur sekolah. Ketentuan ini mencakup libur semester, libur nasional, hari besar keagamaan, libur fakultatif daerah, serta akhir pekan.

"Tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik dan non-peserta didik pada saat periode hari libur," tertulis demikian pada poin 1 bagian E dalam surat edaran tersebut.

Penghentian program ini juga berdampak pada penundaan penyaluran dana insentif untuk fasilitas SPPG. Petugas dilarang keras memakai infrastruktur penunjang tersebut untuk aktivitas lain di luar kedinasan selama masa libur. Sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional bakal dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran pemanfaatan fasilitas SPPG. Kendati demikian, personel keamanan tetap disiagakan penuh untuk berjaga secara bergantian.

Biaya operasional mendasar seperti listrik, air, internet, dan upah petugas keamanan akan dibayarkan memakai sistem at cost. Sumber pendanaan diambil langsung dari pagu anggaran operasional yang tersedia. Beberapa manajemen internal seperti Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, beserta relawan tetap diwajibkan untuk hadir. Kehadiran mereka diperlukan guna menjaga kesiapan fasilitas menjelang tahun ajaran baru.

Dikutip dari Detikcom, manajemen BGN bakal memanfaatkan jeda semester ini untuk mengevaluasi seluruh sarana memasak. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi pendistribusian makanan. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa masa resesi sekolah dimanfaatkan untuk melakukan transformasi internal.

Pembenahan ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia hingga keakuratan basis data penerima manfaat. "Nah, kemudian internal. Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi, ya.

Dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya, data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki," kata Arum usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026), dikutip dari detikNews.

Proses perbaikan tata kelola ini diharapkan bisa mengoptimalkan implementasi program MBG ke depan. Unit Pusat Data dan Informasi BGN juga tengah merancang koordinasi lintas sektor untuk meninjau efektivitas SPPG.

"Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya," tambahnya.