Bahlil Sebut 20 Juta Ton Batu Bara PLN Belum Terkontrak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit PT PLN (Persero) saat ini belum sepenuhnya rampung terikat kontrak.

Kekurangan pasokan tersebut dikonfirmasi pada Rabu (17/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Pemerintah sejatinya telah menginstruksikan perusahaan tambang batu bara untuk menyediakan sekitar 190 juta ton komoditas tersebut demi mengamankan kebutuhan tahunan PLN yang mencapai 154 juta ton.

Kendati demikian, realisasi pengadaan yang sudah mengikat kontrak baru menyentuh angka 134 juta ton, sehingga terdapat defisit sekitar 20 juta ton pasokan yang belum berkontrak resmi.

"Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Guna menyelesaikan persoalan tersebut, langkah koordinasi intensif telah dilakukan melalui rapat bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran direksi selama hampir 5,5 jam. Pertemuan itu digelar untuk memastikan keandalan pasokan energi pembangkit listrik.

Tipisnya ketersediaan batu bara berkalori medium menjadi tantangan tersendiri bagi operasional, meskipun jenis tersebut sangat dibutuhkan oleh PLN.

"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo (Darmawan) dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Selain membahas masalah teknis kalori, tata kelola pengadaan energi primer ini juga mendapatkan perhatian langsung dari pihak Istana. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar pengawasan diperketat melalui pembentukan tim khusus.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Tim pengadaan gabungan yang melibatkan lintas instansi tersebut kini ditugaskan untuk mengawal proses pengadaan energi agar berjalan lebih transparan.