Bahlil Bentuk Tim Pengadaan Batu Bara Amankan Pasokan Listrik PLN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero) guna mengamankan sistem kelistrikan nasional dalam rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI di Jakarta pada Rabu (17/6/2026).

Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk mengatasi kekurangan kontrak pasokan bahan bakar pembangkit listrik yang saat ini masih berselisih sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan tahunan.

Kementerian ESDM mencatat total kebutuhan batu bara domestik untuk operasional pembangkit PLN mencapai 154 juta ton per tahun, namun volume yang diikat dalam kontrak baru berkisar antara 132 juta hingga 134 juta ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang sebesar 190 juta ton, tetapi sisa komitmen kontrak masih harus diselesaikan.

"Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujar Bahlil dikutip dari detikFinance.

Sebelumnya, Bahlil menggelar pertemuan intensif selama hampir 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran direksi untuk melakukan rekonfirmasi pasokan agar tidak terjadi misinterpretasi.

"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo (Darmawan) dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium," kata Bahlil.

Lebih lanjut, pembentukan tim pengawas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto demi memperketat tata kelola pengadaan energi primer dan menghindari potensi kecurangan.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," tutur Bahlil.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh kementerian terhadap kebutuhan energi domestik yang wajib dipenuhi.

"Jadi kita Pak Menteri kan sudah sampaikan sudah dilakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan PLN. Dan itu dipenuhi," kata Yuliot saat ditemui CNBC Indonesia di Kantor Kementerian ESDM.

Yuliot menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus mengupayakan penyesuaian regulasi agar defisit volume pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tersebut segera tertutupi.

"Itu kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta, yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak 132 juta. Dan itu kekurangan 20 itu lagi diusahakan itu penyesuaian," lanjut Yuliot.

Pemerintah memproyeksikan angka lifting batu bara nasional tahun 2026 berada di atas level 600 juta ton dengan memprioritaskan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

"Ya pasti. Ya menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri. Itu kan ada DMO yang ditetapkan," tandas Yuliot.