Bapanas salurkan 6,8 ribu ton beras untuk bencana NTT

Share

Pemerintah memastikan stok Cadangan Pangan Pemerintah dipakai untuk masyarakat yang terdampak bencana, termasuk gempa di Nusa Tenggara Timur, dengan total anggaran Rp 1,2 triliun pada 2026, serta penyaluran melalui Perum Bulog, dilansir dari Detik Finance.

Bapanas menyalurkan 6,8 ribu ton beras untuk lima kabupaten di NTT, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo. Anggaran program gabungan bencana dan bantuan pangan beras reguler ditaksir mendekati Rp 100 miliar, dilansir dari Detik Finance.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyebut perhitungan senilai Rp 95,2 miliar berdasarkan 6,8 ribu ton atau Rp 14.000 per kilogram untuk bantuan bencana NTT, dilansir dari Detik Finance.

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak 5 kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo.

Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp 14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp 95,2 miliar," ungkap Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Bapanas telah menetapkan total bantuan beras per 19 Agustus untuk aksi kesiapsiagaan penanggulangan bencana, terdiri dari 990,3 ton bantuan bencana dan 5,81 ribu ton bantuan pangan beras reguler, dilansir dari Detik Finance.

Penetapan alokasi per kabupaten mencakup Manggarai 81,63 ton bantuan bencana dan 1,79 ribu ton bantuan pangan beras reguler; Manggarai Timur 153,78 ton dan 1,66 ribu ton; Ngada 86,88 ton dan 444,21 ton; Sikka 6,88 ton dan 1,28 ribu ton; serta Nagekeo 661,18 ton dan 625,14 ton, dilansir dari Detik Finance.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran program bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli, Agustus, dan September senilai Rp 17,5 triliun yang dapat dijalankan beriringan untuk menyokong kebutuhan pangan terdampak bencana, dilansir dari Detik Finance.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung lokasi terdampak gempa di Manggarai, NTT, pada 19/8/2026, dan memastikan proses bantuan bersifat taktis, dilansir dari Detik Finance.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," terang Amran.

Amran menyatakan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terutama beras dipastikan aman, dan pemerintah menilai stok cukup sampai setahun ke depan bila diperlukan, dilansir dari Detik Finance.

"Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah, kami sudah cek langsung.

Kami sudah hitung kekuatan kita di sini sampai 1 tahun aman bahkan lebih. Jadi insya Allah aman," kata Amran.

Stok Cadangan Beras Pemerintah secara nasional disebut mumpuni untuk penggelontoran bantuan bencana dan keadaan darurat, dengan total 5,17 juta ton per 21 Agustus. Sejak Januari hingga 21 Agustus, penggelontoran CBP mencapai 1,65 juta ton, dilansir dari Detik Finance.

Rincian penggelontoran meliputi realisasi penjualan beras program SPHP Januari-Februari 221,05 ribu ton; SPHP Maret-Agustus 678,12 ribu ton; bantuan pangan tahap pertama 662,86 ribu ton; bantuan pangan tahap kedua 32,25 ribu ton; bantuan bencana dan keadaan darurat 11,39 ribu ton; serta golongan anggaran 53,68 ribu ton, dilansir dari Detik Finance.

Follow publika.id on Google News Follow
Editors Team
yoga-prasetyo-nugroho
Author