Bapanas menugaskan Bulog menyalurkan CPP beras tahap kedua

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras tahap kedua pada Juli, Agustus, dan September. Penyaluran dimulai 17 Agustus dan ditujukan bagi 33.244.408 penerima dengan total alokasi 10 kilogram per penerima untuk tiga bulan, dilansir dari Detik Finance.

Bapanas menyiapkan penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras sebagai jaring pengamanan sosial guna menjaga daya beli serta memperkuat stabilitas pangan nasional. Penugasan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 30 Juli 2026, kata Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dilansir dari Detik Finance.

"Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk 3 bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan 1 kali," kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menyebut penyaluran tahap kedua dilakukan secara serentak dan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani.

Rachmi menambahkan bahwa bantuan ditujukan agar kelompok desil 1 sampai 4 merasakan kehadiran pemerintah saat momen perayaan 17 Agustus.

"Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus," tambah Rachmi.

Bapanas juga mendorong penyaluran dapat memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur penyaluran. Skema ini diharapkan mengoptimalkan fasilitas koperasi untuk mendekatkan titik salur ke penerima.

"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," ujar Direktur Rachmi Widiriani.

Database penerima bantuan pangan beras tahap kedua menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi ketiga yang diperbarui, kata Rachmi. Ia menyebut pembaruan dilakukan pada 10 Juli dan dikerjakan lewat kerja sama Bapanas dengan Kementerian Sosial serta Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS," kata Rachmi.

Bapanas meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait persiapan pelaksanaan, termasuk pengecekan kualitas beras sebelum distribusi ke titik bagi.

"Pimwil Pimca Bulog, mohon segera bersiap, berkoordinasi dengan teman-teman dinas. Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. As soon as possible karena surat penugasan sudah ditandatangani. Silakan untuk persiapan karung dan moving beras seharusnya tidak terjadi kendala," ujar Rachmi.

Untuk wilayah Papua, Bapanas menekankan prioritas distribusi lebih dulu karena keterbatasan transportasi, angkutan, dan gudang.

"Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote (terpencil) dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," pungkas Rachmi.

Realisasi tahap pertama alokasi Februari dan Maret 2026 menyasar 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 99,7 persen, dengan total beras 664,88 ribu ton dan minyak goreng 132,97 ribu kiloliter, dilansir dari Detik Finance. Program tahap kedua merupakan direktif Presiden Prabowo Subianto dengan total beras 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM dan anggaran Rp 17,52 triliun, sementara 2026 memiliki alokasi 5 bulan dibanding 2025 yang berjalan 4 bulan.