BEM Unair Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Aksi Grahadi

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga memimpin aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (17/6/2026) mulai pukul 14.00 WIB guna mendesak reformasi kebijakan hukum dan ekonomi. Kelompok mahasiswa ini membawa 16 poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat.

Gerakan ini memfokuskan tuntutan pada isu penegakan hukum, seperti percepatan pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Mahasiswa juga menuntut pemulihan fungsi militer pada pertahanan negara sipil, penghentian represivitas aparat, serta jaminan kebebasan pers.

Di sektor ekonomi dan sosial, massa menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Penataan ulang independensi Bank Indonesia, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan, hingga pengusutan kasus korupsi izin tambang Kementerian ESDM turut disuarakan.

Jumlah massa dari internal kampus diperkirakan mencapai ratusan orang dan mereka membuka ruang bagi elemen universitas lain untuk bersolidaritas.

"Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," kata Rizqi, Selasa (16/6/2026).

Penjelasan mengenai fokus utama dari belasan tuntutan tersebut disampaikan lebih lanjut oleh pihak BEM Unair. Kelompok mahasiswa ini menilai beberapa kebijakan negara saat ini tidak efektif dan membebani anggaran.

"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi, Selasa (16/6/2026).

Tuntutan lain yang ikut digaungkan mencakup desakan evaluasi total terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini. Hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil juga menjadi poin krusial yang mereka soroti.

"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," ucapnya.

Sasaran utama dari pemilihan lokasi aksi ini bukan sekadar untuk menemui jajaran birokrat di Grahadi. Pihak penyelenggara lebih menekankan pada aspek edukasi publik mengenai situasi nasional saat ini.

"Kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi. Tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil," pungkasnya.