Badan Gizi Nasional Benahi Kualitas Dapur Program Makanan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) memfokuskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 pada peningkatan keamanan pangan dengan membenahi tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil karena mayoritas bangunan dapur saat ini belum memenuhi petunjuk teknis operasional.

Dilansir dari Detik Health pada Sabtu (23/5/2026), Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa keberlanjutan program ini sangat bergantung pada pengawas gizi dan juru masak. Selama ini, para petugas garis depan tersebut justru jarang dilibatkan dalam kegiatan edukasi dan pelatihan yang diadakan oleh BGN.

"Diteruskan atau tidaknya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini, sesungguhnya ada di tangan Anda semua," kata Nanik, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pembenahan regulasi mutlak dilakukan mengingat hasil inspeksi mendadak menunjukkan kondisi sarana fisik yang memprihatinkan. Sekitar 80 persen dapur SPPG memanfaatkan bangunan yang sudah ada seperti ruko, rumah makan, atau bekas rumah demi mengejar target jumlah penerima manfaat, padahal presiden menghendaki gedung baru.

"Kalau toh itu (bekas) rumah, seharusnya tetap mengikuti juknis, bukan juknis mengikuti rumah," ujar Nanik, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Keterbatasan lahan membuat alur kerja di dalam dapur menjadi tidak teratur. Kondisi ruang yang sempit tersebut memicu risiko kontaminasi silang pada makanan serta memicu terjadinya insiden terkait keamanan pangan.

"Kalau kayak gini belum kejadian, mungkin doa pemiliknya kenceng banget, jadi masih dicintai sama Allah, sehingga belum kejadian," ujar Nanik, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Evaluasi lapangan memperlihatkan banyak dapur yang tetap beroperasi meskipun luasnya jauh di bawah standar juknis sebesari 400 meter persegi. Menyikapi temuan ini, BGN menghentikan sementara penambahan dapur baru untuk fokus menyusun petunjuk teknis mutakhir mengenai tata kelola, peralatan, penanganan bahan pangan, bank menu, hingga tata letak ruangan.

"Dan yang paling penting, pengawas gizi sama juru masak ini harus klop," ujarnya Nanik, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Sinergi antarpetugas di lapangan dinilai masih sangat lemah dan menghambat tercapainya standar kesehatan. Pola komunikasi yang buruk antara juru masak dan pengawas gizi kerap memicu ketidakpastian higienitas makanan yang diproduksi.

"Kadang-kadang Juru Masaknya ngeyel, merasa paling pinter, pengawas gizinya juga sok pinter, ya kan? Nggak ketemu. Nggak komunikasi yang terjadi, ayo bener nggak?" tanya Nanik, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Fakta di lapangan bahkan menunjukkan adanya pengawas gizi yang tidak pernah hadir atau baru datang setelah proses memasak selesai. Kendala koordinasi ini semakin diperparah dengan absennya kepala SPPG dalam meninjau aktivitas dapur secara langsung.

"Itulah. Terus gimana mau aman makanan, kalau pengawas gizi dan juru makasnya tidak pernah akur, bahkan tidak pernah ketemu. Beneran, ada dapur yang pengawas gizinya nggak pernah datang. Ada juga pengawas gizi yang datangnya pagi sementara masaknya sudah selesai. Ditambah Kepala SPPG-nya nggak pernah ke dapur," lanjut Nanik, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Kondisi riil yang berantakan tersebut dikhawatirkan mencederai komitmen pemerintah pusat dalam menyediakan makanan berkualitas. Sebagai solusi, BGN kini memperketat Standard Operating Procedure (SOP) serta berencana membiayai sekolah khusus bagi para juru masak.