Badan Gizi Nasional Jawab Kritik DPR Terkait Opini WTP Laporan Keuangan

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menanggapi kritik dari sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan lembaga tahun 2025 dalam rapat di Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Klarifikasi dari pihak internal lembaga ini disampaikan setelah adanya sorotan tajam dari para legislator yang mempertanyakan kesesuaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan realisasi anggaran yang dinilai minim, sebagaimana dilansir dari Detikcom. "Misalnya mengenai WTP, itu memang, WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini, tapi karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal bahwa benar atau salah," kata Agustina, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pihak kelembagaan menyatakan kepatuhan penyusunan laporan sudah sesuai dengan koridor regulasi akuntansi yang berlaku meskipun penjelasan mendalam tetap berada pada otoritas pemeriksa.

"Tapi bahwa penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tapi tentu saja ini yang paling pas untuk menjawab adalah BPK," ucap Agustina, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun terdapat beberapa catatan dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut, pihak BGN mengonfirmasi bahwa langkah-langkah perbaikan sedang berjalan secara bertahap.

"Bahwa ada catatan iya, ada temuan, dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian juga masih dalam tahap monitoring untuk tindak lanjut karena memang masih bertahap," ujar Agustina, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Manajemen baru BGN juga menyoroti adanya pengajuan anggaran tambahan pada masa kepengurusan sebelumnya yang berimplikasi pada rendahnya persentase penyerapan anggaran akhir.

"Inilah memang, kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, sudah mengajukan ABT di tahun 2025 lalu. Maka kemudian realisasinya menjadi tidak terserap juga pada akhirnya. Maka realisasinya cuma 66 persen.

Tapi kembali lagi, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada di situ waktu itu," tutur Agustina, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kritik keras sebelumnya dilayangkan oleh anggota legislatif yang menduga adanya ketidakwajaran dalam proses perolehan status opini laporan keuangan tersebut jika berkaca pada serapan dana program. "Ini BGN lagi luar biasa jadi perlu pembahasan serius hari ini, pertama tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian, jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," kata Muazzim, Anggota Komisi IX DPR.

Dorongan agar lembaga tidak cepat berpuas diri juga muncul dari anggota fraksi lain yang meminta adanya pembuktian nyata berupa dampak langsung program di masyarakat.

"Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan wajar tanpa pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program di tengah masyarakat," ujar Netty, Anggota Komisi IX DPR. Pertanyaan mendasar mengenai indikator penilaian dari pihak BPK turut dilontarkan oleh pimpinan komisi yang melihat adanya kejanggalan dalam beberapa proyek pengadaan barang. "Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya?" cecar Yahya, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Rendahnya persentase realisasi anggaran belanja dan tidak dicantumkannya catatan temuan dalam paparan BGN menjadi poin utama interupsi dari pimpinan sidang.

"Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, dan lain sebagainya," ucap Yahya, Wakil Ketua Komisi IX DPR.