BKN Latih 145 Ribu ASN Kuasai Kecerdasan Buatan Demi Transformasi Digital

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan sebanyak 145 ribu aparatur sipil negara (ASN) untuk mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) di Jakarta pada Kamis (11/06/2026).

Program berskala besar ini merupakan wujud kolaborasi strategis antara BKN dengan Microsoft Indonesia dan Binar Academy untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Hingga saat ini, program intensif yang dijadwalkan berlangsung dari Mei hingga Juli 2026 tersebut telah diikuti oleh 12.551 peserta dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sistem ini juga didukung oleh regulasi Surat Edaran Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Kelola ASN Digital yang mengatur pola kerja digital bagi seluruh aparatur negara termasuk PPPK paruh waktu.

Kepala BKN, Prof. Zudan, menjelaskan bahwa integrasi teknologi ke dalam sistem pemerintahan kini menjadi instrumen wajib untuk mengotomatisasi pekerjaan administratif rutin.

"PNS dan PPPK harus kuasai artificial intelligence (AI). Perkembangan AI akan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental, terutama karena banyak pekerjaan administratif dan rutin yang kini dapat dilakukan secara otomatis oleh teknologi," terang Prof. Zudan, Kamis (18/6).

Prof. Zudan menambahkan bahwa investasi utama pemerintah saat ini terletak pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar memiliki literasi data, kemampuan berpikir kritis, serta pola pikir adaptif.

"ASN harus mampu bertransformasi dari pelaksana pekerjaan administratif menjadi aparatur yang memiliki kemampuan analitis, strategis, dan mampu menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan publik,” tegasnya.

Langkah modernisasi manajemen ini sekaligus ditujukan untuk mendukung implementasi 12 Kebijakan Pro-Karier ASN melalui ekosistem digital yang terintegrasi.

BKN sendiri tercatat telah mengimplementasikan beberapa pembaruan teknologi pelayanan kepegawaian seperti Chatbot Melinda, sistem AI Proctoring pada Computer Assisted Test (CAT), hingga otomasi validasi dokumen.

Selain itu, seluruh akses layanan kepegawaian kini telah dialihkan secara wajib ke platform ASN Digital sejak 23 Maret 2025 dengan menerapkan sistem Multi-Factor Authentication (MFA).

Rangkaian pelatihan bagi aparatur negara ini dibagi ke dalam enam angkatan program AI for Public Impact serta satu angkatan khusus AI Policy Lab for Leaders bagi jajaran pimpinan lembaga.