Presiden Bolivia Tetapkan Status Darurat Nasional Hadapi Krisis Ekonomi

Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan penetapan status keadaan darurat nasional pada Sabtu, 20 Juni 2026, waktu setempat demi mengatasi krisis politik dan ekonomi yang kian memburuk. Langkah drastis ini diambil menyusul aksi protes dan blokade jalan selama berminggu-minggu yang melumpuhkan aktivitas negara Amerika Selatan tersebut.

Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh lonjakan biaya hidup dan pemangkasan subsidi bahan bakar ini didukung oleh serikat pekerja, kelompok petani, serta loyalis mantan Presiden Evo Morales. Kantor Ombudsman Bolivia melaporkan bahwa aksi blokade jalan yang berlangsung sekitar 50 hari terakhir telah menyumbat distribusi logistik, hingga memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Selain kerugian ekonomi, konflik internal ini juga telah menelan korban jiwa. Data dari Kantor Ombudsman Bolivia menunjukkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia dalam kurun waktu 1 Mei hingga 15 Juni terkait gejolak yang terjadi.

"Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini," kata Paz dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara nasional, dilansir CNN International.

Pemerintah kini memiliki kewenangan penuh untuk mengerahkan kepolisian dan militer guna membubarkan blokade serta memulihkan ketertiban umum. Kebijakan ini menjadi titik balik setelah bulan lalu Paz menandatangani undang-undang pelibatan militer yang awalnya hanya diposisikan sebagai langkah pamungkas.

"Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka," kata Paz menegaskan dampak buruk dari aksi massa.

Pihak istana menyatakan bahwa penegakan status darurat terpaksa ditempuh karena gelombang penolakan dari kelompok oposisi terus meningkat. Pemerintah menuduh elemen tertentu sengaja memanfaatkan situasi demi menggoyang stabilitas kepemimpinan nasional.

"Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara," ujar Paz.

Sebelum keputusan ini disahkan, pemerintah mengeklaim telah membuka ruang negosiasi yang luas dengan berbagai kelompok masyarakat. Namun, kesepakatan hanya tercapai dengan sebagian pihak, sementara massa lainnya tetap menuntut sang presiden mundur.

"Setelah menghabiskan seluruh upaya dialog, setelah mencapai kesepakatan dengan mereka yang memiliki tuntutan yang sah, dan setelah dengan jelas mengidentifikasi mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencoba mengguncang stabilitas Bolivia, kami telah mengambil keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional," kata Paz merinci kronologi pengambilan keputusan.

Krisis ini menjadi ujian terbesar bagi Paz yang baru menjabat selama tujuh bulan setelah memenangi pemilu, sekaligus mengakhiri dua dekade dominasi pemerintahan sayap kiri di bawah Gerakan Menuju Sosialisme (MAS). Di tengah keterpurukan ekonomi akibat anjloknya ekspor gas alam dan inflasi tertinggi dalam 40 tahun, Paz mulai menggeser arah politik luar negeri dengan mendekati Amerika Serikat demi mengamankan bantuan logistik dan energi.

"Menteri Luar Negeri mencatat bahwa Amerika Serikat sedang meningkatkan bantuan darurat dan dukungan operasi logistik di Bolivia untuk membantu mereka yang menghadapi kekurangan makanan dan pasokan medis yang akut akibat blokade jalan ilegal yang dimaksudkan untuk mengguncang stabilitas masyarakat Bolivia," kata Tommy Pigott, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, mengutip pernyataan Menlu Marco Rubio saat berkomunikasi dengan Presiden Paz pada 4 Juni lalu.