Bursa Ketum PBNU Mengerucut pada Empat Nama Jelang Muktamar

Persaingan menuju kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini mengerucut pada empat figur potensial jelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Kajian dari Institut Islam Nusantara (Insantara) bersama Intelektual Muda NU M Wildan mengidentifikasi para kandidat tersebut memiliki basis dukungan serta arah gagasan kepemimpinan yang berbeda.

Empat nama yang masuk dalam bursa kepemimpinan meliputi petahana KH Yahya Cholil Staquf, Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli, Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, dan Pengasuh Pesantren API Tegalrejo KH Yusuf Chudlori.

Pengamat M Wildan menilai forum tertinggi organisasi Islam ini bukan sekadar ajang kontestasi figur, melainkan arena penentuan model tata kelola organisasi di awal abad kedua perjalanan Nahdlatul Ulama.

"Kontestasi ini tidak hanya mempertemukan empat nama, tetapi juga mempertemukan gagasan mengenai model kepemimpinan NU di abad kedua," kata Wildan.

Sebagai petahana, KH Yahya Cholil Staquf membawa modal rekam jejak tata kelola berbasis digitalisasi dan jaringan global. Kendati demikian, kepemimpinannya juga tidak lepas dari evaluasi internal terkait isu perbaikan tata kelola, hubungan Syuriyah-Tanfidziyah, serta manajemen aset organisasi.

Kandidat lainnya, KH Imam Jazuli, muncul sebagai figur independen dari Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon. Ia mengusung gagasan transformasi pesantren, penguatan otoritas ulama, dan konsolidasi internal sebagai pijakan organisasi.

Sementara itu, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mewakili garis tradisi kuat Pesantren Tebuireng dengan dorongan kembali pada Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari. Adapun KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf mengusung visi Kebangkitan Kedua NU (An-Nahdlah Ats-Tsaniyah) yang memfokuskan pada pemulihan marwah, pembenahan tata kelola, dan kemandirian ekonomi.

Wildan menegaskan pentingnya menjaga integritas seluruh proses musyawarah agar menghasilkan kepemimpinan yang bermartabat dan diakui oleh seluruh pilar jamaah.

"Muktamar yang bermartabat bukanlah Muktamar yang memastikan kemenangan seseorang, melainkan Muktamar yang memastikan kehormatan semua pihak dan kemenangan Nahdlatul Ulama," ujar Wildan.

Ketua umum terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar, termasuk meredakan polarisasi, memulihkan kepercayaan warga NU, memperkuat independensi dari politik praktis, serta menjaga otoritas ulama sebagai pusat pengambilan keputusan.