Militer China Usir Kapal Perang Belanda di Laut China Selatan

Tentara Pembebasan Rakyat China mengusir sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Belanda di kawasan Kepulauan Paracel yang memicu ketegangan di Laut China Selatan. Penindakan terhadap kapal fregat bernama De Ruyter tersebut dilakukan akibat tuduhan pelanggaran wilayah secara ilegal, sebagaimana dilansir dari Detikcom dari laporan AFP pada Kamis (28/5/2026).

Klaim sepihak Beijing mencakup hampir seluruh wilayah perairan strategis tersebut. Padahal, putusan pengadilan internasional pada tahun 2016 telah membatalkan klaim sepihak maritim China dan memicu perselisihan dengan sejumlah negara tetangga.

Helikopter dari kapal De Ruyter dilaporkan terbang berulang kali hingga memicu respons dari militer China. Pihak berwenang kemudian mengerahkan jet tempur untuk pengacakan elektronik serta memberikan peringatan suara agar kapal asing itu segera menjauh.

"Tindakan pihak Belanda secara serius melanggar kedaulatan teritorial China serta keamanan maritim dan udara, secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional," kata militer China dalam pernyataan tertulis pada Rabu (27/5) waktu setempat.

Pemerintah China menganggap manuver helikopter dari kapal fregat itu sebagai bentuk provokasi di wilayah kedaulatan mereka. Langkah pengusiran diambil demi mempertahankan aspek keamanan udara dan laut di Kepulauan Paracel.

"China dengan tegas menentang tindakan tersebut dan telah memperingatkan pihak Belanda untuk segera menghentikan tindakan provokatif mereka," tambah militer China.

Di sisi lain, situasi geopolitik di kawasan tersebut juga memicu respons dari negara-negara sekutu. Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia secara kolektif telah menyampaikan kekhawatiran mendalam atas situasi di Laut China Selatan serta Laut China Timur pada Selasa lalu.

Para menteri luar negeri dari koalisi empat negara tersebut melayangkan kritik keras terhadap aktivitas militer yang dinilai agresif. Tanpa menyebut nama Beijing secara langsung, mereka menyoroti adanya manuver berbahaya oleh pesawat militer serta tindakan memblokade dan mengganggu di Laut China Selatan.