Dedi Mulyadi Jamin Sekolah Swasta Gratis bagi Siswa Korban SPMB

Protes keras orangtua murid terkait penataan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara dan mengakui adanya kekurangan dari pihak pemerintah pada Jumat (12/6/2026).

Gelombang kemarahan warga tersebut dipicu oleh kekhawatiran bahwa anak-anak mereka tidak akan mendapatkan kuota kursi di sekolah negeri. Dedi menegaskan bahwa situasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyelenggara negara dan bukan kesalahan masyarakat.

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi, dikutip dari Antara Jabar, Jumat (12/6/2026).

Keterbatasan daya tampung fasilitas pendidikan serta jumlah guru yang disediakan oleh pemerintah menjadi pemicu utama munculnya keresahan di kalangan orangtua murid dalam proses pendaftaran tahun ini.

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi.

Persaingan dalam SPMB kali ini dilaporkan menjadi sangat ketat setelah adanya pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Fenomena tersebut menyebabkan posisi calon peserta didik setempat yang semula aman menjadi tergeser.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut," kata Dedi.

Kondisi ini menurunkan peringkat para calon siswa sehingga memicu kepanikan dari pihak keluarga.

"Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," sambungnya.

Sebagai langkah penyelesaian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kepastian bahwa para siswa dari keluarga tidak mampu yang gagal masuk sekolah negeri akan tetap difasilitasi. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung penuh biaya pendidikan mereka di sekolah swasta.

"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta," ucap Dedi.

Skema subsidi ini diharapkan menjadi solusi alternatif agar hak pendidikan anak-anak dari keluarga miskin tetap terpenuhi.

"Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," tambah Dedi.

Mengenai insiden mengamuknya orangtua murid di kantor dinas, petugas di lapangan sebenarnya telah meminta identitas sang anak serta sekolah pilihan untuk ditindaklanjuti. Namun, orangtua yang bersangkutan menolak memberikan data dan memilih menyatakan akan mencabut berkas.

"Beliau billing akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa," ungkap Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan tetap terbuka terhadap segala bentuk emosi warga demi melakukan evaluasi pelayanan ke depan.

"Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," lanjut Dedi.

Terkait usulan masyarakat untuk kembali ke sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau nilai ujian, Dedi mengaku sepakat secara pribadi. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.

"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," ujarnya.

Dedi menyatakan kesiapannya untuk merancang prosedur penerimaan yang jauh lebih praktis andai regulasi tersebut diserahkan ke tingkat provinsi.

"Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," tutur Dedi menambahkan sebagaimana dilansir dari Kompas.com.