Partai Demokrat dan PKB Desak PDIP Tegaskan Posisi Politik

Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk segera menentukan sikap politik yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dilansir dari Detikcom pada Sabtu (20/6/2026).

Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa kejelasan posisi tersebut sangat penting bagi masyarakat agar tidak memicu kebingungan publik.

"Ya kalau dari Demokrat sendiri bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung," kata Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).

Herzaky menambahkan perlunya penyampaian sikap tersebut secara transparan, serta bagaimana hal itu akan diterapkan nantinya.

"Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya," sambung Herzaky.

Pengalaman Partai Demokrat yang sempat berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun menjadi perbandingan bagi Herzaky agar sebuah sikap politik diambil secara lugas.

"Kalau Demokrat ini kan kita berpengalaman selama ini di luar pemerintahan, sebelumnya selama 9 tahun dan kita mengambil sikap yang tegas dan jelas gitu. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas gitu di situ," tutur Herzaky.

Walaupun menghormati segala keputusan internal PDIP, Herzaky mengakui bahwa status politik partai berlambang banteng tersebut tengah dipertanyakan oleh banyak pihak.

"Tapi lagi-lagi yang menjadi poin penting adalah silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas. Apakah hari ini beliau berada di luar, apakah beliau hari ini ada di dalam," lanjut Herzaky.

Dia juga menilai wujud nyata dari sikap politik harus dibuktikan melalui tindakan konkret sehari-hari, bukan sekadar lewat pernyataan semata.

"Bukan hanya dalam bentuk statement saja, tapi juga bagaimana tadi kalau kita berbicara mengenai bahwa bukan sekedar sikap mendukung atau tidak mendukung, tetapi komunikasinya juga kepada publik secara jelas," tegas Herzaky.

Langkah implementasi tersebut dinilai dapat ditunjukkan melalui kebijakan di parlemen maupun dalam menanggapi berbagai isu publik.

"Yang kedua adalah bagaimana implementasi dalam kesehariannya, ya apakah itu di parlemen, apakah itu di isu-isu yang menjadi concern publik hari ini," imbuhnya, sambung Herzaky.

Menurut Herzaky, ketidakjelasan posisi penyeimbang di pemerintahan saat ini membuat masyarakat terus bertanya-tanya.

"Masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas nih sebenarnya hari ini yang di pemerintahan siapa, kemudian loh penyeimbangnya yang mana nih sebenarnya gitu," tutur Herzaky.

Situasi politik yang dianggap belum terang ini memicu gelombang pertanyaan mengenai status kepartaian PDIP.

"Nah ini hari ini yang kemudian kita lihat masih belum clear gitu. Banyak juga memang temen-temen yang menanyakan gitu, 'Jadi sebenarnya ini di dalam apa di luar gitu?'. Wah ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar," imbuh Herzaky.

Ia menggarisbawahi kembali bahwa inti dari persoalan ini terletak pada ketegasan komunikasi dan perwujudannya kepada publik.

"Sebenarnya bukan masalah dukung dan tidak mendukung, tapi yang paling penting komunikasinya harus tegas, harus jelas, dan implementasinya itu juga yang harus diperjelas," pungkas Herzaky.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid juga menyuarakan hal senada agar PDIP tidak mengambil posisi abu-abu demi kelancaran program-program pemerintah yang sedang ditata.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu.

Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Merespons desakan tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan klarifikasi mengenai arah politik partainya saat ini.

"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).

Andreas menegaskan bahwa penentuan posisi luar pemerintahan tersebut didasarkan pada hasil keputusan resmi internal partai.

"Itu keputusan kongres partai," sambung Andreas.