DPR Beri Tiga Catatan Terkait Rencana Pengaktifan Program Kompor Listrik

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto memberikan tiga catatan kritis mengenai rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ingin menghidupkan kembali program kompor listrik pada 2027 mendatang.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, sorotan utama tertuju pada pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia sebelum program tersebut digulirkan. Langkah penataan ini dinilai krusial agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat di daerah yang belum teraliri listrik secara memadai.

"Pertama, tidak boleh ada satu pun rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik," ujar Sugeng Suparwoto saat ditemui di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Sugeng menjelaskan bahwa pemenuhan hak akses tersebut memerlukan elektrifikasi massal yang akan mendongkrak angka kebutuhan listrik secara nasional. Hal ini memicu pertanyaan mengenai kesiapan pasokan energi dari pihak penyedia.

“Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut?" lanjut Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Persoalan kualitas serta stabilitas daya dari PT PLN (Persero) menjadi poin kedua yang ditekankan olehnya. Kompor listrik dinilai membutuhkan pasokan daya yang besar dan konstan, sehingga infrastruktur jaringan yang belum matang justru berisiko membebani masyarakat.

“Catatan kedua, pasokan listrik harus andal dan stabil tanpa pemadaman,” tambah Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Peningkatan kapasitas daya menjadi tantangan teknis tersendiri bagi PLN karena mayoritas pelanggan rumah tangga di Indonesia saat ini masih menggunakan daya 450 VA dan 900 VA. Sementara itu, operasional satu unit kompor induksi yang optimal memerlukan daya berkisar antara 1.000 watt hingga 1.200 watt per tungku.

Faktor ketiga yang menjadi perhatian adalah mengenai kecocokan teknologi kompor tersebut dengan alat-alat memasak yang saat ini dimiliki oleh masyarakat luas.

“Ketiga, harus ada kompatibilitas antara kompor listrik dengan peralatan memasak yang umum digunakan masyarakat,” tambah Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih menggunakan beragam jenis wajan dan peralatan dapur konvensional yang belum tentu cocok dengan sistem kompor induksi.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengusulkan alokasi anggaran senilai Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk menjalankan konversi ini demi menekan angka impor liquefied petroleum gas (LPG).

“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. [Program] yang kami buat [termasuk konversi kompor listrik] sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil Lahadalia saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).

Langkah diversifikasi melalui proyek kompor listrik ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara yang selama ini tersedot dalam jumlah besar akibat ketergantungan impor pasokan gas.

“Kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini [ada kenaikan], harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya bisa di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Sebagai langkah awal pelaksanaan strategi bauran energi ini, pemerintah tengah mengupayakan penyediaan perangkat kompor dengan kapasitas daya yang lebih rendah agar dapat menjangkau wilayah pelosok.

“Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar [daya] di bawah 900 kWh [kilowatt hour]. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.