DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Karhutla Kalimantan

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan sebagai bencana nasional pada Minggu (23/8/2026).

Desakan penetapan status ini muncul akibat terbatasnya anggaran dan peralatan penanganan karhutla di lapangan, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kondisi titik api yang sangat banyak serta cuaca kering mempercepat penyebaran api, terutama pada malam hari.

"Pemerintah baik pusat dan daerah tentu sudah maksimal mengerahkan seluruh tenaga dan upaya dalam melakukan penanganan. Namun, karena titik kebakaran sangat banyak dan kondisi sangat kering yang menyebabkan sulitnya mengatasi kebakaran. Apalagi terjadi di malam hari yang menjadi salah mebabkan kesulitan dan menyebar sangat cepat," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan.

Daniel menganggap anggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menanggulangi skala kebakaran yang kian meluas di wilayah Kalimantan.

"Meski sudah dilakukan upaya kebakaran yang melanda Kalimantan ini sangat besar, dan terlihat pemerintah belum maksimal terutama karena anggaran pemadaman yang tidak cukup. Karena itu, pemerintah harus cepat mengambil keputusan dalam melakukan upaya ekstra salah satunya menetap status bencana kebakaran ini sebagai bencana nasional," ujar Daniel Johan.

Legislator asal Kalimantan Barat tersebut menilai penetapan status bencana nasional akan mempercepat pengerahan armada water bombing, pesawat penyebar zat pemadam, dan ketersediaan APD bagi petugas penanganan karhutla.

"Agar apa? Agar seluruh upaya pemadaman dilakukan secara cepat, terutama mendatangkan alat pemadam yang efektif baik itu water boombing, menggunakan pesawat dengan cairan zat yang membantu percepat pemadaman, serta upaya lain untuk menyiapkan APD bagi para pemadam lapangan. Kondisi saat ini sudah extraordinary, dampaknya sangat besar terutama bagi kesehatan masyarakat karena udara sudah sangat berbahaya bagi masyarakat, jangan sampai sudah menimbulkan banyak korban baru bertindak lebih lanjut," kata Daniel Johan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Satgas Udara Lanud Supadio, Kalimantan Barat, pada Sabtu (22/8/2026).

"Baik terima kasih Saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata," kata Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan langsung dari para pejabat daerah terkait situasi di lapangan.

"Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi?" ujar Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan satelit BNPB selama 24 jam terakhir, terdeteksi sebanyak 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.

"Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat," kata Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen Purnawirawan Asrianus Bulo.