DPR Dukung Rencana Pemerintah Hidupkan Program Konversi Kompor Listrik

Komisi XII DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk menghidupkan kembali program konversi kompor listrik pada tahun depan guna menekan ketergantungan terhadap LPG bersubsidi. Hal tersebut dilansir dari Bloomberg Technoz pada Kamis (18/6/2026).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai bahwa peralihan ke kompor listrik jauh lebih efisien bagi pengeluaran rumah tangga dibandingkan dengan penggunaan gas melon.

"Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan, penggunaan kompor listrik dinilai lebih murah bagi rumah tangga dibandingkan dengan penggunaan LPG," ungkap Sugeng saat ditemui di Gedung Nusantara, Rabu (17/6/2026).

Dukungan ini diarahkan untuk menyokong kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mengusulkan dana Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027.

"Program tersebut [kompor listrik] ini berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari pengurangan emisi, pengurangan impor LPG, hingga efisiensi biaya rumah tangga," tutur Sugeng.

Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 75% hingga 80% pasokan LPG domestik dari luar negeri, yang membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa alokasi anggaran kompor listrik tersebut ditempatkan pada Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sesuai dengan surat bersama pagu indikatif (SBPI).

"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Pemerintah kini berupaya melakukan sinkronisasi data wilayah yang tepat untuk pendistribusian fasilitas tersebut agar program berjalan efektif.

"Ini kita juga butuh bantuan DPR. Kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah mana saja, agar kita sinkronisasi," ucap Bahlil.