DPR Sebut Ketahanan Pangan di Nusakambangan Jadi Cambuk Kementerian

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menilai perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, menjadi motivasi bagi kementerian dan lembaga lain untuk memproduksi bahan pangan, pada Sabtu (20/6/2026).

Kunjungan kerja tersebut memantau keberhasilan pemanfaatan lahan tidur di pulau penjara tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Transformasi kawasan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari pertanian, peternakan, hingga perikanan yang dikelola oleh para warga binaan.

Titiek memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang dilakukan oleh jajaran kementerian terkait dalam mengolah potensi wilayah tersebut.

"Bayangin, Nusakambangan aja bisa kayak begini. Gimana tempat lain? Sebenarnya semua ini kemauan kita. Kita mau nggak sih untuk memproduksi bahan-bahan pangan ini?" kata Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Titiek kemudian menekankan bahwa kunci dari keberhasilan pengelolaan sektor pangan nasional berada pada komitmen serta niat dari para pejabat publik yang berwenang.

"Kalau orangnya, pejabatnya males, ya cukup begitu duduk (menjabat) gitu-gitu aja ya. Nggak terjadilah ini, yang kayak begini ini. Tapi kita harus punya kemauan bagaimana yang sudah dikaruniai Tuhan, tanah yang begitu subur, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," tutur Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Pihaknya mengingatkan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola segala karunia alam yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan masyarakat luas.

"Kembali kepada manusianya, bagaimana kita mengolah bumi dan laut ini untuk bermanfaat bagi semuanya," sambung Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Legislator tersebut menyarankan agar kementerian teknis lainnya turut melihat langsung hasil kerja di pulau ini guna memunculkan inovasi baru di instansi masing-masing.

"Harapannya ini nggak di sini aja, tempat-tempat lain juga bisa. Kalau bisa Pak Menteri undang teman-temannya dari kabinet yang lainnya, supaya lihat di sini, supaya mereka ada ide untuk bisa dikembangkan di kementeriannya masing-masing," kata Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Menurutnya, optimalisasi aset berupa lahan menganggur di berbagai wilayah daerah dapat meniru pola yang diterapkan pada kawasan pemasyarakatan ini.

"Pasti setiap kementerian punya tanah yang luas-luas di daerah-daerah lain, bisa diduplikasi," ucap Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Titiek menambahkan bahwa kontribusi mewujudkan swasembada pangan bukan hanya kewajiban lembaga sektor pangan, melainkan tugas seluruh instansi yang memiliki kemauan membangun negara.

"Sebenarnya urusannya apa imigrasi dan pemasyarakatan sama ketahanan pangan? Tapi kan karena punya niat untuk ikut bangun negeri ini, untuk mensukseskan program Pak Presiden, jadi beliau, kementeriannya ini melakukan hal-hal yang bermanfaat ini," ujar Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Langkah nyata dari sektor pemasyarakatan ini diharapkan mampu menggerakkan instansi terkait agar bekerja lebih optimal demi menyukseskan target pemerintah.

"Jadi, cambuk juga buat kementerian yang terkait dengan ketahanan pangan supaya lebih giat lagi untuk kita mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Presiden dan kita semua," pungkas Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Program ini digagas oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto setelah menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan terkait banyaknya aset lahan tidur. Sarana pelatihan yang kini tersedia bagi narapidana meliputi budidaya udang Vaname, ikan Sidat, peternakan sapi, domba, budidaya anggrek, hingga workshop batako.