DPR Kritik Pelatihan Semi Militer Calon Manajer Koperasi Desa

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam mengkritik proses rekrutmen dan pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai bernuansa semi militer pada Kamis (18/6/2026). Kritik tersebut dilayangkan menyusul ramainya perbincangan di media sosial terkait konsep diklat yang dianggap militeristik, seperti dilansir dari Detikcom.

Kritik ini didasari oleh munculnya unggahan di media sosial pada Rabu (17/6) yang memperlihatkan para calon manajer KDMP mengenakan pakaian loreng dan menjalani diklat di dalam barak. Mufti mempertanyakan relevansi metode pendidikan bergaya barak tersebut dengan kompetensi nyata yang dibutuhkan di lapangan.

"Soal nuansa militer dalam proses pembekalan dan pelatihan, saya menghormati nilai-nilai disiplin, integritas, dan semangat kebersamaan. Tapi apa relevansi pelatihan bergaya barak, yel-yel, dan pendekatan semi militer dengan tugas utama seorang manajer koperasi," kata Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Menurut legislator tersebut, fokus utama seorang pengelola koperasi adalah pada kemampuan manajemen bisnis, bukan memimpin pasukan. Koperasi membutuhkan manajer yang cakap dalam mengelola keuangan serta memahami rantai pasok.

"Tugas manajer koperasi bukan memimpin pasukan. Tugas mereka adalah membaca laporan keuangan, mengelola arus kas, memahami rantai pasok, membangun jaringan pemasaran, mengelola risiko usaha, meningkatkan omzet, dan menghasilkan keuntungan bagi anggota koperasi," kata Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Pihaknya mendorong agar pemerintah mengubah fokus pembekalan dengan materi kewirausahaan dan akuntansi yang lebih aplikatif. Langkah ini dinilai lebih krusial untuk membangun kapasitas manajerial yang profesional.

"Karena itu yang dibutuhkan adalah pelatihan bisnis, akuntansi, pemasaran, digitalisasi, manajemen stok, dan kewirausahaan. Bukan sekadar membangun kesan disiplin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mengelola usaha," kata Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Lebih lanjut, keberhasilan dari program KDMP ini ditegaskan harus diukur dari dampak ekonomi riil yang dirasakan oleh masyarakat desa, bukan dari kerapian barisan para calon manajernya.

"Yang paling penting harus diingat, ukuran keberhasilan KDMP bukan seberapa kompak yel-yelnya atau seberapa rapi barisannya. Ukuran keberhasilannya adalah apakah koperasi mampu meningkatkan pendapatan warga desa, membeli hasil panen petani dengan harga yang layak, menyediakan kebutuhan pokok lebih murah, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan keuntungan bagi anggotanya," kata Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Sebagai penutup, ia meminta pemerintah segera mengevaluasi skema rekrutmen agar pengelolaan dana publik dalam program ini tetap berada pada jalur yang tepat.

"Jangan sampai program yang mengelola uang rakyat dalam jumlah sangat besar kehilangan fokus pada tujuan utamanya, yaitu membangun koperasi yang profesional, sehat, dan benar-benar menyejahterakan masyarakat desa," kata Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.