DPR Minta Pemerintah Optimalkan Produk Pangan Lokal untuk Haji

Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan penggunaan produk pangan asal Indonesia guna memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Langkah ini diperlukan karena potensi ekonomi dari sektor konsumsi tersebut dinilai sangat besar bagi perputaran uang di dalam negeri.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Anggota Tim Pengawas Haji sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, pada Selasa (26/5/2026). Dilansir dari Detikcom, perputaran uang dari konsumsi jemaah haji dan umrah diperkirakan mencapai Rp 60 triliun per tahun.

"With jumlah jemaah haji 221 ribu orang tahun 2026 ini, nilai ekonomi kebutuhan konsumsi saja mencapai Rp 18,2 triliun. Jika digabung dengan umrah yang berjumlah sekitar 1,7 jemaah, nilainya mencapai Rp 60 triliun lebih per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita," kata Nurdin Halid, Selasa (26/5/2026).

Ketergantungan terhadap bahan pangan impor dari sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam, Brasil, hingga Timur Tengah saat ini masih mendominasi katering jemaah Indonesia. Padahal, komoditas dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM dalam negeri dinilai sangat melimpah untuk memenuhi pasokan tersebut.

"Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi pelaku usaha nasional. Indonesia memiliki banyak produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur," katanya.

Penguatan rantai pasok pangan domestik di Arab Saudi mendesak untuk dilakukan melalui strategi logistik yang matang. Nurdin Halid menilai status Indonesia sebagai salah satu pengirim jemaah terbesar di dunia seharusnya memberikan keuntungan bagi ekosistem industri pangan nasional.

"Skala ekonomi yang besar ini harus menjadi perhatian khusus mengingat Indonesia adalah salah satu pengirim jamaah haji dan umrah terbesar di dunia. Saat ini, suplai makanan untuk jamaah asal Indonesia di Mekkah masih didominasi negara lain. Artinya, potensi ekonomi yang sangat besar ini justru mengalir ke luar negeri. Sungguh disayangkan jika potensi sebesar ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi nasional," ujar Nurdin.

Selain masalah bahan baku, integrasi sistem transaksi digital juga disorot agar modal yang berputar dapat mengalir kembali ke Indonesia. Sesuai dengan instruksi kepala negara, hilirisasi pasokan pangan dan pemanfaatan teknologi keuangan harus berjalan beriringan.

"Berdasarkan arahan Bapak Presiden, pemerintah mendorong optimalisasi rantai pasok pangan dari dalam negeri seperti ekspor bahan makanan pokok Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Selain itu, pentingnya penggunaan sistem transaksi digital seperti QRIS di Arab Saudi agar perputaran uang di Tanah Suci kembali ke perekonomian nasional," sambungnya.

Kolaborasi antar-kementerian dan lembaga sektoral mutlak diperlukan untuk memetakan kesiapan komoditas serta standardisasi logistik. Pemerintah disarankan tidak hanya bertindak sebagai konsumen pasif dalam ekosistem pelaksanaan ibadah tersebut.

"Pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengguna layanan katering, tetapi harus mulai masuk lebih jauh ke dalam ekosistem rantai pasok haji," kata Nurdin.

Badan usaha milik negara dan lembaga investasi terkait diharapkan mengambil langkah taktis untuk menembus pasar katering di Arab Saudi. Kerja sama ini penting demi memperbesar kendali Indonesia atas pemenuhan bahan baku konsumsi jemaah.

"Danantara dan BUMN perlu proaktif melakukan investasi atau kerja sama dengan perusahaan katering Arab Saudi. Jika kita bisa memiliki akses yang kuat terhadap dapur katering, maka kontrol bahan baku bisa lebih besar berada di tangan kita," imbuhnya.