DPR Terima Aspirasi soal Kondisi dan RUU Perampasan Aset Pati

Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Rakyat Pati terkait kondisi daerah dan pembahasan RUU Perampasan Aset, Senin (24/8/2026) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, Lukman Hakim dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor menyampaikan poin penting terkait aspirasi tersebut.

"Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-digoreng yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan," ujar Lukman di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI.

Lukman menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Rakyat Pati terdiri dari berbagai komunitas seperti LDII, Pemuda Pancasila, tokoh nelayan, dan perempuan. Ia menyoroti pembahasan RUU Perampasan Aset dan meminta kejelasan progresnya.

"Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama," kata Lukman.

Selain itu, Lukman mengungkapkan kondisi Pati yang dianggap kurang kondusif dan meminta ketegasan dari pemerintah.

"Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 00.00 malam, kami resah.

Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?" tambahnya.

Lukman juga menyarankan adanya regulasi khusus untuk mengatur kreator konten yang membahas kondisi Pati, karena hoaks yang beredar bisa mengalahkan pemberitaan media resmi.

"Terus selanjutnya ada poin yang ketiga. Perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi I ya kaitan dengan, apa namanya, media sosial, konten-konten kreator.

Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa," ujar Lukman.

"Padahal yang ada di lapangan mereka-mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah-olah ini Pati jelek. Selalu negatif, selalu negatif.

Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan. Nggak akan didengar gitu," tambahnya.

Perwakilan nelayan Pati, Agung, menyatakan kondisi tersebut berdampak pada pekerjaannya dan membuat investor khawatir.

"Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati," ujar Agung.

Agung menegaskan bahwa sebenarnya Pati adalah daerah yang aman dan cinta damai, dan berharap daerahnya dikenal kondusif.

"Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab," imbuhnya.

Informasi ini dilansir dari Detikcom.