Pimpinan DPR Terima Audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Senayan

Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Rakyat Pati terkait penegakan hukum dan perkembangan RUU Perampasan Aset di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dengan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Cucun menegaskan bahwa lembaga legislatif terbuka menerima gagasan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi serta bersurat.

"Ya semua kan didengar aspirasinya. Seperti ini ya, mekanisme tidak justru tidak menyampaikan hal-hal yang konsepnya harus betul-betul jelas, kirim ke kita, audiensinya juga ya kita akan terima. Siapa pun yang mau audiensi by surat kita akan terima seperti mereka di sini, ya," kata Cucun, Wakil Ketua DPR RI.

Selain membahas soal regulasi, Cucun juga menyinggung keresahan warga yang terpantau melalui jejaring media sosial mengenai ketertiban masyarakat di Pati.

"Mereka tahu akses di media sosial atau juga mereka bisa pantau di media, kadang-kadang sebagai warga Pati katanya minta kepastian hukum, minta kepastian siapa yang punya fungsi Kamtibmas di sana untuk melakukan bahwa masyarakat Pati betul-betul dipastikan tidak ada rasa takut, betul-betul bisa nyaman dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Cucun, Wakil Ketua DPR RI.

DPR menilai gagasan yang dibawa perwakilan warga mencakup pertimbangan sektor perikanan hingga pertanian daerah.

"Usulannya bagus-bagus, mereka punya nelayan, punya pertanian, bahkan lumbung perikanan di kita ini mereka klaim bahwa itu adalah di Pati," kata Cucun, Wakil Ketua DPR RI.

Sementara itu, perwakilan nelayan Pati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap iklim investasi akibat pemberitaan negatif daerah di ruang digital.

"Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati," ujar Agung, nelayan asal Pati.

Ia menambahkan bahwa situasi di lapangan sebenarnya tetap kondusif dan masyarakat menjunjung tinggi perdamaian.

"Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab," tambah Agung, nelayan asal Pati.

Perwakilan forum sekaligus Pengurus Pusat LBH GP Ansor menegaskan langkah dialogis ini merupakan bentuk nyata penyampaian pendapat yang sah.

"Kita dengan teman-teman ormas dari beberapa LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini bagian dari bentuk keresahan kami. Jadi kita nggak ada hubungannya dengan apa yang tadi disampaikan, kita penyampaiannya hal yang berbeda," ujar Lukman, perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati.

Ia menyebut penyampaian aspirasi secara langsung ke parlemen merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang.

"Saya kira ini juga bagian dari proses demokrasi setiap warga negara dilindungi oleh UU untuk menyampaikan pendapat. Cuma cara kami yang berbeda," kata Lukman, perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati.

Pimpinan DPR RI berjanji akan menindaklanjuti seluruh poin usulan tersebut setelah audiensi berakhir dengan tertib.