Kabupaten Ende Bersiap Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila 2026

Pemerintah memusatkan puncak peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan menyiapkan 63 pemuda pemudi daerah sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada 1 Juni 2026.

Para personel Paskibraka pilihan yang merupakan mantan pencatat sejarah upacara 17 Agustus 2025 tersebut kini tengah menjalani latihan intensif. Penggodaan fisik dan mental para peserta tersebut sudah dimulai sejak 25 Mei.

"Sebanyak 63 anggota Paskibraka ini adalah putra putri terbaik NTT yang akan bertugas pada upacara Hari Lahir Pancasipila di Ende. Mereka mulai mengikuti persiapan dan latihan sejak 25 Mei," ujar Noldy Hosea Pellokila, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT kepada RRI pada Selasa, 26 Mei 2026.

Pemilihan Ende didasari oleh nilai historis yang kuat sebagai tempat pengasingan Soekarno saat merenungkan dasar negara. Rangkaian acara pendukung seperti malam renungan, parade kebangsaan, pemutaran film Bung Karno, gawi massal, hiburan rakyat, hingga pameran UMKM juga telah disiapkan.

"Ende bukan sekadar lokasi kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang refleksi kebangsaan yang memiliki makna sejarah bagi Indonesia," kata Noldy Hosea Pellokila, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

Pemerintah Provinsi NTT mengonfirmasi kehadiran sejumlah pejabat nasional serta perwakilan unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Peringatan tahun ini mengusung tema resmi "Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia".

"Melalui momentum ini, kita ingin memperkuat karakter generasi muda agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," ujar Noldy Hosea Pellokila, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

Berdasarkan catatan sejarah dari Kementerian Keuangan yang dilansir detik.com, penetapan 1 Juni sebagai hari nasional bersumber dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Tanggal tersebut menandai momen krusial saat Soekarno pertama kali mencetuskan nama Pancasila dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI tahun 1945.

Dalam pidatonya kala itu, Soekarno memaparkan lima asas dasar negara yang terdiri dari Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa. Perumusan tersebut kemudian dimatangkan oleh Panitia Sembilan.