Ganjar dan PDIP Bantah Tudingan BEM Bersatu Terkait Tiyo Ardianto

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo dan fungsionaris partai menepis tuduhan aliansi mahasiswa BEM Bersatu yang menyebut mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto terhubung dengan jaringan politik praktis pemenangan pemilu pada Rabu, 17 Juni 2026. Gelombang penolakan atas tudingan tersebut muncul setelah perwakilan BEM Bersatu melakukan konferensi pers yang mempersoalkan kepemilikan mobil operasional serta rencana kehadiran Tiyo dalam sebuah forum dialog nasional di Bandung. Merespons situasi itu, Ganjar Pranowo menilai upaya mengaitkan aktivis kritis dengan kubu politik tertentu merupakan langkah memotong substansi masalah.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menegaskan bahwa setiap masukan ataupun kritik dari masyarakat seharusnya dihadapi dengan argumentasi berbasis data, bukan dengan pembatasan narasi. "Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambungnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan kembali esensi berdirinya negara demi menjamin hak konstitusional warga untuk menyatakan pendapat yang berbeda. "Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujarnya.

Ia memandang pertanyaan seputar afiliasi politik para pengritik cenderung dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan keabsahan kritik itu sendiri. "Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya. Peringatan juga diberikan Ganjar mengenai ancaman pergeseran sistem demokrasi jika pemerintah hanya menerima evaluasi dari kelompok pendukungnya saja.

"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tuturnya.

Ia menutup tanggapannya dengan menekankan pentingnya pengawasan yang konsisten dari masyarakat sipil terhadap pemegang kekuasaan. "Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," imbuh dia. Sebelumnya, tuduhan aliansi mahasiswa digulirkan oleh Ketua BEM Hukum UIC Rahmat Djimbula dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juni 2026.

Djimbula membeberkan bahwa kendaraan jenis Fortuner yang digunakan oleh Tiyo diduga terdaftar atas nama keluarga purnawirawan jenderal yang menjadi tim sukses pemilu lalu.

"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Djimbula. Selain masalah kendaraan, aliansi ini juga mempermasalahkan daftar undangan acara diskusi kebangsaan yang mencantumkan nama Tiyo bersama sejumlah tokoh nasional.

"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujarnya. BEM Bersatu menyatakan sikap menolak adanya intervensi dari luar dan menuntut pembersihan gerakan mahasiswa dari segala fasilitas politik praktis.

"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," ucapnya. Pihak DPP PDIP melalui Guntur Romli segera mengeluarkan pernyataan tertulis untuk menyanggah klaim kepemilikan mobil operasional tersebut. “Menghubungkan kepemilikan kendaraan milik warga sipil, lalu ditarik ke hubungan persaudaraan, kemudian ditarik lagi ke hubungan besan untuk melompat pada kesimpulan bahwa PDIP berada di balik aksi mahasiswa adalah sesat pikir yang nyata,” kata Guntur.

Guntur menegaskan partainya sama sekali tidak terlibat dalam demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi program Makan Bergizi Gratis.

“Itu adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa,” ujar Guntur. Dia juga menambahkan bahwa forum diskusi di Bandung tersebut bukan agenda partai dan menolak anggapan gerakan mahasiswa digerakkan oleh parpol. “Mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritisnya terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menganalisis bahwa tuduhan terhadap Tiyo merupakan pola pembungkaman yang sengaja diproduksi akibat ketidakmampuan menjawab kritik.

"Ketika apa yang Tiyo sampaikan semua terbukti, jadi caranya adalah kill the messenger," ujar Isnur saat dihubungi Tempo. Isnur menambahkan bahwa hubungan kekerabatan atau relasi sosial tidak menggugurkan hak kemandirian Tiyo dalam bersuara selaku warga negara.

"Tiyo kan pihak mandiri, berdiri dengan ucapannya sendiri," ucap Isnur. Hingga saat ini, Tiyo Ardianto menyatakan memilih mengabaikan tuduhan personal tersebut untuk tetap fokus mengawal kebijakan pemerintah, sedangkan upaya konfirmasi dari Detikcom belum mendapatkan balasan.