Golkar Soroti Anggaran Pendidikan Nasional yang Dinilai Memprihatinkan

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menyoroti kondisi pendidikan di Indonesia yang dinilai memprihatinkan akibat kendala anggaran dalam diskusi Fraksi Golkar MPR di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, pada Senin (25/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kualitas sektor pendidikan nasional saat ini diibaratkan berada dalam posisi yang sangat genting dan membutuhkan penanganan segera agar tidak tertinggal lebih jauh.

"Jadi singkatnya Bapak-bapak, ini masalah pendidikan sudah dalam kondisi yang lampu merah kalau menurut saya," kata Markus.

Penegasan tersebut diikuti dengan desakan agar pemerintah memberikan perhatian serius secara cepat demi mendongkrak mutu pendidikan di tanah air.

"Kalau kita tidak perhatikan dari sekarang, kita akan jauh semakin tertinggal seperti tadi sudah disampaikan, level sains kita di bawah rata-rata, level apa lagi itu yang lain itu juga semua di bawah rata-rata," jelas Mekeng.

Besaran alokasi dana dinilai menjadi akar persoalan karena kemampuan anggaran yang kuat dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus menaikkan mutu pembelajaran secara menyeluruh.

"Ini akibat, kalau menurut saya ini semua anggaran. Mungkin kalau anggarannya bisa dibesarkan ya kementerian pendidikan, baik Dikdasmen, Dikti semua itu bisa membuat kebijakan yang bisa mengangkat kualitas daripada dosen, guru, dan tentunya anak-anak didik kita," ungkap Mekeng.

Mekeng juga menaruh perhatian pada nasib para pengajar, khususnya guru honorer dan dosen, yang dianggap sebagai subjek sekaligus objek utama dalam sistem pendidikan nasional namun mayoritas masih hidup dalam keterbatasan.

"Pada saat ini guru honorer tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan di berbagai pelosok Nusantara. Mereka mengisi kekosongan ruang kelas di saat negara mengalami defisit guru yang berstatus aparatur sipil negara," ucap Mekeng.

Apresiasi terhadap dedikasi para guru honorer beserta tenaga kependidikan lainnya dianggap sangat tidak seimbang apabila dibandingkan dengan upah serta jaminan kesejahteraan yang mereka terima saat ini.

"Permasalahan guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya yang berupa rendahnya upah di bawah standar hidup layak, ketidakpastian status hukum, dan diskriminasi dalam rekrutmen ASN menjadi wajah buram dunia pendidikan nasional kita. Selain itu, penting juga untuk diperhatikan agar tidak ada diskriminasi yang menyolok antara sekolah negeri dan sekolah swasta," jelas Mekeng.