Golkar Tanggapi Sikap Politik PDIP Terkait Pemerintahan Prabowo

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi sorotan Partai Kebangkitan Bangsa terkait posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih menjadi penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (19/6/2026), seperti dilansir dari Detikcom.

Sikap politik tersebut memicu perdebatan antarpartai setelah sejumlah tokoh PDI Perjuangan secara konsisten menyatakan tidak bergabung dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran melainkan bertindak sebagai penyeimbang jalannya roda pemerintahan.

Pihak Partai Golkar sendiri menyatakan tetap menghargai pilihan politik yang diambil oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut meskipun mempertanyakan efektivitas peran yang diklaim.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.

Sarmuji menambahkan bahwa saat ini posisi formal partai tersebut memang jelas berada di luar koalisi penguasa, namun realisasi fungsi kontrol di lapangan masih harus dibuktikan kepada publik.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.

Menurutnya, situasi politik saat ini sudah cukup mudah dipahami oleh masyarakat luas tanpa harus ada pemaksaan untuk memperjelas status kedudukan tertentu.

"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," imbuh Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.

Diskusi mengenai status politik ini awalnya bergulir setelah Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta ketegasan sikap dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), menyusul dugaan keterlibatan salah satu tokohnya dalam aksi demonstrasi.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu.

Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR.

Merespons desakan dari fraksi PKB tersebut, internal pengurus pusat PDI Perjuangan langsung memberikan konfirmasi mengenai kejelasan status kedudukan organisasi mereka terhadap kekuasaan saat ini.

"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP.

Andreas juga menegaskan bahwa arah kebijakan politik untuk tetap berada di luar pemerintahan tersebut bukan merupakan keputusan personal, melainkan mandat resmi organisasi.

"Itu keputusan kongres partai," sambung Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP.