GPA DKI Jakarta Tolak Rencana Aksi Unjuk Rasa Berpotensi Provokasi

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta menolak rencana unjuk rasa sejumlah aliansi di Gedung DPR pada Minggu (23/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran munculnya narasi provokasi, perpecahan, serta potensi perusakan fasilitas umum.

Sikap tegas ini disampaikan oleh Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar, saat menggelar jumpa pers di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Ia menanggapi rencana demonstrasi yang mengasnamakan beberapa kelompok masyarakat pada 27 Agustus 2026 mendatang.

"Kami Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta menyatakan tegas menolak rencana aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia atau ARPI di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 apabila aksi tersebut membawa narasi yang berpotensi memprovokasi masyarakat, mengandung hasutan atau mengandung perpecahan, apalagi kalau mencoba merusak fasilitas umum di Jakarta," kata Dedi Siregar, Ketua PW GPA DKI Jakarta.

Meski menolak tindakan anarkis, pihak organisasi menegaskan tetap menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Kendati demikian, kebebasan berdemokrasi dinilai harus tetap memiliki batasan yang jelas agar tidak merugikan kepentingan publik.

"Kami menegaskan bahwa kebebasan penyampaian pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas yang kemudian digunakan untuk membangun provokasi, menyebarkan narasi yang tidak bertanggung jawab, ataupun mengadu domba masyarakat," ujar dia.

GPA DKI Jakarta juga melayangkan kritik terhadap kelompok-kelompok yang mengklaim diri sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Klaim sepihak tersebut dinilai tidak sah dan rawan dimanfaatkan demi kepentingan kelompok tertentu.

"PW GP Al Washliyah DKI menolak segala bentuk upaya provokasi yang menggunakan label rakyat sebagai legitimasi untuk menyampaikan kepentingan kelompok. Tidak boleh ada satu kelompok aliansi yang secara sepihak mengklaim dirinya sebagai representasi bahwa seluruh rakyat Indonesia itu bagian dalam gerakan aksi tersebut," katanya.

Selain itu, Dedi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah Jakarta dari potensi konflik sosial. Menurutnya, stabilitas nasional dan persatuan bangsa harus diprioritaskan di atas kepentingan politik sesaat.

"Kami menyerukan jaga Jakarta, jaga persatuan. Mengingatkan bahwa Jakarta adalah rumah bersama. Perbedaan pandangan dan sikap maupun pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk mempertentangkan sesama anak bangsa.

Namun terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan kelompok. Persatuan bangsa jauh lebih penting dari kepentingan sesaat," imbuhnya.