Gubernur DKI Bantah Tarif Parkir Rp 60 Ribu per Jam dari Pemprov

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membantah kabar tarif parkir mobil mencapai Rp 60 ribu per jam berasal dari Pemerintah Provinsi Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Pramono setelah isu tersebut menjadi perbincangan publik.

Menurut Pramono, angka Rp 60 ribu itu bukan usulan dari Pemprov DKI Jakarta dan dirinya tidak mengetahui sumber angka tersebut, seperti dikutip dari Detik Oto.

Meski demikian, Pramono mengakui Pemprov tengah membahas kemungkinan penyesuaian tarif parkir di Jakarta. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi terkait besaran tarif baru.

"Rp 60 ribu ya? Itu sama sekali bukan angka dari Pemerintah DKI Jakarta. Saya sendiri tidak tahu angkanya dari mana," ujar Pramono di Menteng Dalam, Jakarta Selatan.

Pramono menjelaskan bahwa menentukan tarif parkir baru memerlukan pertimbangan matang dan kajian dari berbagai aspek sebelum diputuskan.

"Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal, termasuk berapa harga yang wajar," tuturnya.

Pramono juga menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final soal tarif parkir baru dan meminta masyarakat tidak perlu khawatir.

"Nah, sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu. Bahkan angka Rp 60 ribu pun saya baru tahu ketika sudah viral," tambahnya.

"Jadi jauh dari itulah supaya tidak ada kekhawatiran," tegas Pramono.

Sebelumnya, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menyampaikan ada usulan tarif parkir dengan sistem zonasi. Kawasan dengan nilai ekonomi tinggi seperti SCBD, Menteng, dan Senayan berpotensi dikenakan tarif lebih mahal sampai Rp 60 ribu per jam.

Namun, Jupiter menilai angka tersebut terlalu tinggi dan akan memberatkan masyarakat.

"Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu," kata Ahmad Lukman Jupiter.

Jupiter juga menyatakan menaikkan tarif parkir bukan satu-satunya cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta dan masih banyak sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan tanpa membebani masyarakat.

"Maksudnya, untuk cara meningkatkan PAD itu bukan begitu caranya. Masih banyak dari yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan," ujarnya.

"Yang lebih enak gitu. Jangan mencekik masyarakat dalam kondisi saat ini," tambah Ahmad Lukman Jupiter.