Hendropriyono Bantah Terlibat Isu Penggulingan Pemerintah

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono memberikan klarifikasi tegas mengenai rumor yang beredar di masyarakat. Dirinya bersama orang-orang terdekat dipastikan tidak mempunyai kaitan dengan gerakan yang ingin menjatuhkan kekuasaan negara.

Seperti dikutip dari Detikcom, Hendropriyono menyatakan bahwa segala bentuk tuduhan yang mengarah pada keterlibatan dirinya merupakan berita bohong atau hoaks.

"Bahwa saya dan orang-orang yang ada di dekat saya tidak ada yang terlibat. Tidak ada teman-teman maupun keluarga yang tidak mendukung pemerintah," ujar Hendropriyono, saat menjawab pertanyaan terkait beredar isu tuduhan orang yang ada didekatnya berada di balik gerakan yang mengkritik keras pemerintah dan bagaimana komitmen sumpah prajurit, Jumat (19/6/2026).

Ia juga menambahkan mengenai sikap kelompoknya terhadap roda pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

"Kita semua tidak mendukung dan tidak memerintahkan siapa pun untuk melakukan kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah. Tidak benar," sambungnya.

Menurut pandangannya, penyampaian aspirasi di tengah masyarakat demokratis wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku. Atas dasar itu, tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya dianggap sebagai bentuk fitnah tanpa dasar yang kuat.

"Dalam negara kita, penyampaian pendapat di muka umum dalam demokrasi mesti tetap harus berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Karena itu, segala tuduhan yang mengaitkan saya dan orang-orang di sekitar saya yang beragenda menggulingkan pemerintahan, tanpa bukti yang sah, itu adalah hoaks dan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Mantan komandan militer ini menegaskan kesetiaannya pada negara tidak pernah luntur sejak masa aktif hingga masa pensiun dari dunia militer. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi negara agar tetap kondusif.

"Sejak dulu, saya dan teman-teman tentara, yang sekarang purnawirawan, apalagi yang masih aktif, mengabdikan diri kepada negara dalam berbagai penugasan. Prinsip kami sama, menjaga keutuhan Republik Indonesia yang Pancasilais, UUD 1945, dan stabilitas nasional," katanya.

Publik diharapkan dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam menyerap informasi yang beredar di media sosial atau saluran komunikasi lainnya. Konfirmasi data menjadi langkah krusial sebelum menyebarkan sebuah berita.

"Saya mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap hoaks, apalagi simulakra. Selalu periksa fakta sebelum menyebarkan informasi, jangan main forward aja," katanya.

Lebih lanjut, ia menerangkan mengenai batasan hubungan kekerabatan terhadap dinamika politik praktis yang diikuti oleh masing-masing individu.

"Anak, menantu, saudara, besan, maupun kerabat dapat saja memiliki pandangan politik yang berbeda. Tidak selalu sama," katanya.

Prinsip independensi dalam menentukan sikap politik menjadi poin penting yang ia garis bawahi bagi setiap anggota keluarga.

"Dalam politik, setiap orang bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya sendiri, bukan atas hubungan kekeuargaan. Kekerabatan tidak identik dengan kesamaan ideologi. Hubungan darah tidak dapat dijadikan bukti adanya hubungan politik. Itu yang harus dipegang kalau memang kita orang yang melek dan intelek," sambungnya.