Pemerintah India Blokir Sementara Aplikasi Telegram Jelang Ujian Medis

Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India memblokir sementara akses aplikasi Telegram hingga 22 Juni 2026 untuk mencegah kecurangan massal menjelang ujian ulang medis nasional (NEET-UG) pada Minggu, 21 Juni 2026. Keputusan tersebut diambil menyusul pembatalan ujian nasional pada Mei lalu akibat skandal kebocoran soal yang memicu protes besar dari jutaan siswa di seluruh penjuru negeri. Selain memblokir platform, pemerintah melalui National Testing Agency (NTA) juga memerintahkan Telegram menonaktifkan fitur penyuntingan pesan yang sudah terkirim di India hingga 30 Juni 2026.

Langkah tegas ini diambil menggunakan Pasal 69A dari Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000 demi menjaga kedaulatan dan integritas negara dari jaringan kriminal penipuan ujian.

NTA menjelaskan bahwa pembatasan fitur sunting dilakukan karena para administrator saluran Telegram kerap memanipulasi bukti dokumen bocoran dengan mengganti berkas PDF di pesan lama tanpa mengubah stempel waktu asli. Sebelum pemblokiran total secara daring, lembaga siber Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) bersama kepolisian daerah Bihar, Gujarat, dan Rajasthan telah menghapus puluhan saluran penipuan seperti "PAPER LEAKED NEET" dan "Re-NEET 2026".

Saluran-saluran tersebut terbukti mematok tarif dari ribuan hingga ratusan ribu rupee kepada para calon mahasiswa medis dengan janji palsu akses terhadap naskah soal ujian. Pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, langsung melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah India yang dianggap salah sasaran.

"India's IT ministry banned Telegram for one week because some users shared leaked exam questions. This punishes 150M+ ordinary Telegram users in India – not the insiders who leaked the exam materials. And the ban hasn't stopped anything.

The leaks just moved to other apps," tulis Pavel Durov, CEO Telegram di platform X. Durov mengklaim bahwa pemblokiran ini tidak menyelesaikan masalah karena aktivitas ilegal tersebut langsung berpindah ke aplikasi pesan alternatif lainnya. "Over the past few weeks, we removed hundreds of channels sharing leaked exam materials and related scams in India.

We're also making the "edited" label more visible to prevent backdating scams. Telegram is a force for good. Banning it – even temporarily – is a mistake," tambah Pavel Durov melalui takarir berikutnya.

Pihak berwenang India menegaskan bahwa tindakan ekstrem ini merupakan pilihan terakhir setelah upaya penomoran dan penghapusan konten mandiri sebelumnya tidak membuahkan hasil optimal.

Direktur Jenderal NTA, Abhishek Singh, mengonfirmasi bahwa penutupan akses ini bukan dipicu oleh munculnya kebocoran soal baru, melainkan untuk meredam kecemasan massal akibat maraknya hoaks. "We will not let anything go wrong. We will take all possible actions to ensure that the examination is conducted without any malpractice," ujar Abhishek Singh, Direktur Jenderal NTA kepada kantor berita PTI. Di sisi lain, kebijakan ini memicu gelombang kritik dari kelompok hak digital Internet Freedom Foundation (IFF) yang menilai pemblokiran tersebut tidak konstitusional dan tidak transparan.

Pakar keamanan siber dari IIT-Kanpur, Nisarga Adhikary, turut menyatakan di X bahwa arsitektur Telegram yang mendukung penggunaan proksi membuat pemblokiran total secara teknis hampir mustahil dilakukan oleh pemerintah.

Namun, Direktur IIT Kanpur, Manindra Agrawal, membela langkah pemerintah dengan menjelaskan bahaya laten fitur sunting tanpa riwayat milik Telegram yang tidak dimiliki media sosial besar lainnya. "Telegram, as I write, has this special feature that allows editing of a post WITHOUT reflecting that edit has been done. This is dangerous. No other major social media channel has this," kata Manindra Agrawal, Direktur IIT Kanpur.

Kritik juga datang dari kalangan pelajar, termasuk Sarthak Siddhant yang mempertanyakan mengapa pemerintah memilih menutup seluruh platform komunikasi alih-alih mengejar pelaku internal sistem logistik ujian. "Just because a COMMUNICATION MEDIUM has elements of misinformation, we have decided to shut it down," tulis Sarthak Siddhant, seorang pelajar berusia 18 tahun melalui akun media sosialnya.

Hingga saat ini, proses hukum terkait kebocoran ujian bulan Mei masih berjalan di bawah investigasi Central Bureau of Investigation (CBI) dengan lebih dari selusin tersangka telah ditahan.