Indonesia dan Singapura Sepakati 26 Kerja Sama Strategis

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyepakati 26 capaian konkret dalam pertemuan tahunan Leaders Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026.

Kesepakatan tersebut terdiri dari 18 kerja sama antarpemerintah (Government-to-Government) dan 8 kerja sama antarpelaku usaha (Business-to-Business) yang mencakup sektor konektivitas, ketahanan rantai pasok, infrastruktur digital, hingga interkoneksi energi bersih.

"Pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerja sama antarpemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerja sama kita," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara, terutama menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura.

"Kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerja sama antara pemuda menjadi sangat penting," ucap Prabowo.

Di sisi lain, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan keyakinan penuhnya terhadap masa depan Indonesia yang diwujudkan melalui komitmen investasi jangka panjang dari negaranya.

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya saat makan siang, Singapura memiliki keyakinan penuh pada masa depan Indonesia. Kami ingin Indonesia berhasil karena masa depan kita terkait erat. Dan keyakinan kami pada Indonesia tercermin dalam tindakan kami. Itulah mengapa Singapura telah berinvestasi secara konsisten di Indonesia selama bertahun-tahun, dan kami akan terus melakukannya," kata Wong.

PM Lawrence Wong juga menambahkan bahwa investasi dari Singapura ke Indonesia bukan sekadar aliran modal biasa.

"Investasi ini lebih dari sekadar aliran modal. Investasi ini menciptakan bisnis, industri hilir, infrastruktur digital, peluang, dan lapangan kerja yang baik bagi masyarakat Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan kami terus melihat banyak peluang di sini," lanjut Wong.

"Dan saya sangat senang hari ini memiliki kesempatan untuk melakukan pembicaraan yang sangat bermanfaat, terbuka, jujur, dan dari hati ke hati dengan Presiden Prabowo tentang bagaimana kita dapat membawa kemitraan kita lebih jauh lagi," kata Prabowo.

Hubungan diplomatik ini juga diperkuat melalui sektor kepemudaan dan olahraga, di mana kerja sama tersebut ikut masuk dalam jajaran kesepakatan antarpemerintah.

"Kerja sama ini adalah wujud nyata youth diplomacy Indonesia untuk memastikan pemuda Indonesia menjadi pemuda yang gigih di kancah global. Melalui kerja sama dengan Singapura, kita ingin mencetak pemimpin masa depan yang adaptif terhadap teknologi serta memiliki jiwa empati dengan pengabdian sosial yang tinggi," urai Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Terkait pengaturan harga ekspor energi listrik ke Singapura, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan prinsip keadilan sudah tepat.

“Saya mengapresiasi kehati-hatian Pak Menteri Bahlil dalam penentuan harga soal ekspor listrik ke Singapura. Secara ekonomi, harga listrik memang ditentukan mekanisme pasar. Tapi Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam memengaruhi harga listrik karena indonesia adalah negara eksportir yang menawarkan listrik, sementara Singapura menjadi pihak yang membutuhkan pasokan tersebut," ujar Abdul Rahman.

Abdul Rahman menambahkan bahwa penentuan nilai ekonomi yang pas sangat krusial bagi keuntungan domestik sekaligus daya tarik bagi negara pembeli.

"Penentuan harga yang tepat akan menunjukkan seberapa besar manfaat yang diterima Indonesia dari penjualan listrik tersebut. Di sisi lain, Singapura juga akan mempertimbangkan apakah membeli listrik dari Indonesia lebih efisien dibandingkan membangun kapasitas pembangkit listrik sendiri yang memiliki berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan lahan," kata Abdul Rahman.

Lebih lanjut, Abdul Rahman mengingatkan agar setiap perwakilan negara senanthiasa menomorsatukan kemakmuran masyarakat dalam perundingan internasional.

"Setiap negosiasi yang dilakukan atas nama negara harus selalu diarahkan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kerja sama internasional tentu penting, tetapi manfaat ekonomi, keuntungan bagi Indonesia, dan keberlanjutan hubungan kerja sama harus menjadi tujuan utama," ujar Abdul Rahman.