Indonesia dan Thailand Genjot Utang Jangka Pendek Guna Redam Dampak Perang

Dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara meningkatkan penerbitan utang jangka pendek guna menanggulangi tekanan hebat akibat perang AS-Iran. Konflik bersenjata tersebut dilaporkan telah menguras likuiditas di pasar keuangan secara luas.

Bank Indonesia, seperti dikutip dari Bloombergtechnoz, terus mendorong penerbitan surat utang rupiah demi menarik arus modal asing. Langkah strategis ini diambil untuk menopang nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah.

Mata uang Garuda bahkan menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan Asia sepanjang kuartal ini. Sementara itu, pemerintah Thailand juga semakin mengandalkan instrumen utang jangka pendek di tengah bergulirnya rencana pinjaman darurat yang menuai kontroversi.

Kecenderungan untuk memilih sekuritas bertenor pendek muncul setelah kekhawatiran inflasi akibat guncangan energi memicu aksi jual besar-besaran pada obligasi pemerintah bertenor panjang secara global. Para analis menilai pergeseran instrumen ini mem Memiliki potensi risiko tersendiri.

Meskipun strategi tersebut memberikan fleksibilitas pendanaan yang lebih besar bagi Indonesia dan Thailand, risiko refinancing berpotensi meningkat seiring berjalannya waktu. Penilaian ini disampaikan oleh sejumlah pengamat pasar keuangan.

"Sejalan dengan investor membeli instrumen utang jangka pendek ini, permintaan terhadap obligasi jangka panjang menurun hingga batas tertentu," kata Chandresh Jain, ahli strategi suku bunga dan valuta asing di BNP Paribas di Singapura.

Data internal menunjukkan total nilai surat utang rupiah Bank Indonesia yang beredar, atau dikenal sebagai SRBI, melonjak Rp126,7 triliun bulan lalu. Lonjakan ini mencatatkan kenaikan bulanan terbesar dalam kurun waktu hampir dua tahun terakhir.

Nilai tukar rupiah sendiri tercatat melemah sekitar 2% terhadap dolar AS pada bulan April. Performa tersebut menjadi capaian bulanan terburuk bagi mata uang Indonesia sejak Oktober 2024. Instrumen SRBI diketahui memiliki jangka waktu jatuh tempo hingga 12 bulan.

Imbal hasil SRBI bertenor 12 bulan merangkak naik ke posisi 6,76% pada lelang terbaru tanggal 22 Mei 2026. Angka tersebut menjadi level tertinggi sejak Januari 2025 sekaligus lebih tinggi dari imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 2 tahun yang berada di kisaran 6,53%.

"Kami berpendapat bahwa pasar saat ini lebih memilih untuk membeli SRBI daripada obligasi pemerintah Indonesia," kata Jain.

Jain menambahkan bahwa instrumen SRBI menawarkan imbal hasil yang serupa dengan obligasi pemerintah Indonesia. Namun, produk keuangan ini tidak membuat investor terpapar risiko durasi yang signifikan.

Di pihak lain, pemerintah Thailand kini tengah berupaya keras menanggulangi dampak lanjutan dari konflik di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik tersebut telah mengganggu sektor perdagangan dan pariwisata yang menjadi dua mesin utama perekonomian mereka.

Pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul bulan ini telah menyetujui paket bantuan darurat yang mencakup bantuan tunai serta subsidi finansial. Program pemulihan ekonomi ini menjadi bagian dari rencana pinjaman krisis senilai 400 miliar baht.

Thailand berencana menghimpun dana sekitar $5 miliar melalui kombinasi surat utang dan pinjaman jangka menengah. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai serangkaian langkah mitigasi guna meringankan beban biaya hidup masyarakat.

Penjelasan mengenai skema pendanaan tersebut disampaikan langsung oleh Jindarat Viriyataveekul, Direktur Jenderal Kantor Manajemen Utang Publik Thailand, dalam sebuah wawancara yang berlangsung pada hari Selasa.

Ahli strategi Citigroup Inc., termasuk Gordon Goh, dalam sebuah catatan pada awal Mei mengindikasikan bahwa utang tambahan untuk tahun fiskal 2026 kemungkinan besar akan diperoleh melalui surat promes dan surat utang, bukan lewat obligasi pemerintah.

Berbagai surat berharga berjangka pendek ini diperkirakan bakal mengurangi permintaan keseluruhan terhadap obligasi jangka panjang pemerintah Thailand. Jumlah surat utang yang beredar di negara tersebut telah mencapai kisaran 1,16 triliun baht pada akhir Maret.

Angka tersebut mendekati level tertinggi sejak awal tahun 2023 berdasarkan data terbaru bank sentral yang dihimpun Bloomberg. Obligasi jangka panjang Thailand terus dijual massal oleh pelaku pasar akibat kekhawatiran isu fiskal dan inflasi.

Selisih antara imbal hasil obligasi 2 tahun dan 10 tahun di Thailand naik menjadi sekitar 110 basis poin pekan lalu. Jarak imbal hasil ini tercatat sebagai selisih terlebar yang pernah terjadi sejak November 2022.

"Karena kurva obligasi Thailand curam, pemerintah ingin menjaga biaya bunga tetap rendah" dengan lebih mengandalkan instrumen jangka pendek seperti pinjaman berjangka dan surat promes, tambah Jain.