Iran Sebut Nota Kesepahaman dengan Amerika Serikat sebagai Kemenangan

Pemerintah Iran mendeklarasikan nota kesepahaman baru dengan Amerika Serikat sebagai kemenangan diplomatik mutlak yang membuktikan kegagalan tujuan militer Washington. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pejabat Teheran menyusul penandatanganan dokumen kerja sama bilateral digital oleh kedua kepala negara pada Rabu malam.

Kesepakatan 14 poin tersebut mencakup pelonggaran sanksi ekspor minyak, pembebasan blokade laut di Selat Hormuz, pembukaan akses dana yang dibekukan, hingga rencana rekonstruksi ekonomi senilai minimal 300 miliar dolar AS yang didukung Amerika Serikat. Sebagai timbal balik, Iran akan mengatur kembali kebebasan navigasi di jalur perairan strategis tersebut.

Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator, Mohammad Ghalibaf, menilai memorandum tersebut menjadi bukti nyata penyerahan posisi oleh pihak Washington.

"Perjanjian tersebut merupakan catatan kegagalan AS," kata Mohammad Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran dalam wawancara televisi yang dimuat RT pada Jumat (19/6/2026).

Ia meyakini bahwa masyarakat internasional akan melihat dan menilai sendiri dokumen kesepakatan tersebut.

"Orang-orang akan melihatnya dan menilainya," tambah Mohammad Ghalibaf.

Terkait pengelolaan Selat Hormuz, Ghalibaf menegaskan status jalur pelayaran tersebut tidak akan kembali seperti masa sebelum konflik bersenjata berkecamuk.

"Saya tekankan kembali bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti kondisi sebelumnya," kata Mohammad Ghalibaf lagi.

Teheran menyatakan memiliki hak kedaulatan penuh atas wilayah perairan tersebut dan akan menetapkan tarif atas layanan navigasi.

"Iran mempunyai hak kedaulatan atas Selat Hormuz, dan tentu saja, kami akan menerima bayaran atas layanan tersebut," tambah Mohammad Ghalibaf.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menjelaskan bahwa kerangka kerja pengelolaan Selat Hormuz saat ini sedang disusun melalui konsultasi bersama Oman sesuai mandat nota kesepahaman. Dokumen ini juga mengatur bahwa kelanjutan serangan rezim Israel di Lebanon akan dikategorikan sebagai pelanggaran komitmen oleh pihak Amerika Serikat.

Kesepakatan ini mengawali periode negosiasi selama 60 hari untuk membahas program nuklir, sanksi, aset, dan pengelolaan Selat Hormuz demi tercapainya penyelesaian akhir yang akan disahkan Dewan Keamanan PBB.