Kapolda Riau Ungkap Dugaan Perusahaan Terlibat Karhutla di Sumatera

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Pulau Sumatera dengan dugaan keterlibatan beberapa perusahaan dalam kejadian tersebut, menurut Kapolda Riau Herry Heryawan yang menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Pekanbaru bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/8/2026).

Kapolda mengungkapkan adanya modus perusahaan besar yang menggunakan petani atau masyarakat kecil untuk masuk hutan dengan alasan memancing, padahal sebenarnya membuka lahan dengan cara membakar.

"Ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," ujar Herry di depan Prabowo dalam rapat yang disiarkan virtual.

Sejak 2025, tercatat 94 kasus karhutla dengan 106 tersangka, sementara di 2026 terdapat 33 laporan dan 36 tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 806,57 hektare, dilansir dari Detik Finance.

Herry meyakini semua karhutla di Riau merupakan hasil perbuatan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja.

"Jadi semua saat ini yang dilakukan Karhutla semuanya dari manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja," kata Herry.

Presiden Prabowo bertanya apakah ada bukti kuat keterlibatan korporasi dalam karhutla tersebut.

"Maaf Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Prabowo.

Herry menjelaskan sejauh ini belum ditemukan bukti langsung, namun mencurigai beberapa orang yang masuk hutan dengan alasan memancing yang tidak memiliki kebun dan diikuti kebakaran hutan.

"Sampai saat ini belum ada Bapak (bukti korporasi terlibat). Tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua atau tiga orang. Tetapi dia ada di situ, padahal alasan dia hanyalah untuk memancing padahal tidak ada lokasi memancing di situ," jelas Herry.

Prabowo meminta agar tersangka yang dicurigai dibawa ke Jakarta untuk didalami kasusnya, dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita… kita dalami di sini," perintah Prabowo.

Selain itu, Herry menyebutkan pada 2025 sudah ada lima korporasi yang dikenai sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajibannya dalam pencegahan karhutla, seperti membuat menara pantau dan tim reaksi cepat di lokasi.

"Tahun lalu ada lima korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini," ujar Herry.

Prabowo menegaskan agar nama lima perusahaan tersebut didalami dan penegak hukum mencari lebih banyak pihak yang terlibat untuk diadili.

"Cari lagi yang melanggar tahun ini," tegas Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa perusahaan yang tidak menjaga lingkungan akan dicabut izinnya.

"Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut. Karena ini kan sumber, sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Enggak boleh dia seenaknya, dia tidak mencegah. Ya, mencegah itu," pungkas Prabowo.