Kemendikbudristek Loloskan 256.369 Peserta SNBT 2026

Sebanyak 256.369 peserta resmi dinyatakan lulus dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 yang diumumkan pada Senin (25/5/2026). Data yang dilansir dari Detikcom menunjukkan bahwa dari total bangku yang terisi tersebut, terdapat 86.118 orang atau sekitar 33 persen yang merupakan pendaftar program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

"Yang diterima (KIP) itu 86.118. Artinya 33,59 persen yang lulus SNBT dari pendaftar KIP Kuliah, ya. Ini masih pendaftar, 86.118," ujar Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Prof Dr Ir Eduart Wolok, dalam "Konferensi Pers: Hasil Seleksi Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)" yang digelar hybrid, Senin (25/5/2026).

Pihak panitia juga merinci daftar perguruan tinggi negeri (PTN) akademik dan vokasi yang mencatatkan angka penerimaan mahasiswa dengan program KIP Kuliah paling banyak pada tahun ini. Untuk kategori PTN Akademik, Universitas Negeri Surabaya menempati posisi puncak, sementara Politeknik Negeri Lampung menjadi yang tertinggi di kategori PTN Vokasi.

"Arahan dari Bapak Presiden melalui Inpres telah mengamanatkan bahwa bantuan sosial, termasuk KIP Kuliah di dalamnya, itu diambil dari data P3KE, BPS, yang diberikan untuk desil 1 sampai 4," ucap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Brian Yuliarto.

Pemerintah kini menerapkan basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan penyeleksian agar penyaluran program bantuan pendidikan ini menjadi lebih tepat sasaran. Regulasi penyeleksian tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026.

"Arahan dan Inpres dari Bapak Presiden ini tentu membuat KIP Kuliah menjadi jauh-akan jauh lebih tepat sasaran karena betul-betul akan menyasar mereka yang tidak mampu, serta juga tentunya berasal dari database yang valid, yang telah diverifikasi oleh BPS," imbuh Prof Brian Yuliarto.

DTSEN resmi menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan utama guna menghindari ketidakpaduan data dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah menginstruksikan penggunaan data tunggal tersebut dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi demi memastikan asas efisiensi serta akuntabilitas.