Kemenkes dan Kementerian PKP Kebut Verifikasi Bedah Rumah Pasuruan

Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat tahapan verifikasi faktual lapangan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat di Pasuruan pada Kamis (18/6/2026), dilansir dari Detikcom.

Langkah percepatan ini dilakukan guna memastikan proses renovasi rumah tidak layak huni tersebut dapat segera terealisasi pada September mendatang. Berdasarkan usulan Kemensos, wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan mendapatkan kuota sebanyak 225 titik dari total 1.837 titik usulan di seluruh Jawa Timur.

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4 Firdiansyah Fatoni menjelaskan bahwa pengecekan langsung ke lapangan ini bertujuan agar bantuan perbaikan rumah dapat disalurkan secara tepat sasaran.

"Untuk Pasuruan sudah 11 titik usulan Kemensos yang lolos verifikasi faktual," ujar Firdiansyah Fatoni, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4.

Tim verifikasi di Pasuruan telah mendatangi empat lokasi rumah orang tua siswa, yakni kediaman Lilik Qomariyah di Desa Bajangan, Jirilia di Jajar Kebon, Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo, dan Rahmat di Dusun Jajarkebon. Pemeriksaan di lapangan meliputi kelayakan bangunan, fasilitas sanitasi, hingga kelengkapan dokumen administrasi calon penerima bantuan.

"Alhamdulillah, bersyukur ada perhatian dari pemerintah," tutur Rahmat, salah satu orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Fajar WH yang mendampingi kegiatan menyatakan terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di wilayah Pasuruan saat ini. Sekolah tersebut meliputi Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.

Fajar menambahkan bahwa pendekatan program Sekolah Rakyat dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain mendapatkan akses pendidikan gratis, para orang tua juga diberikan program pemberdayaan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Anaknya disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tak layak huni direnovasi," tegas Fajar WH, Tenaga Ahli Menteri Sosial.

Pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara nasional melalui program ini. Agenda verifikasi lapangan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan tim PKP, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepala sekolah, serta guru Sekolah Rakyat setempat.