Kemensos Gelar MPLS Sekolah Rakyat 2026 Secara Bertahap

Kementerian Sosial menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 secara bertahap dalam empat gelombang mulai Selasa, 14 Juli 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh kesiapan sarana pendidikan serta fasilitas asrama matang sebelum kedatangan para siswa baru, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu fungsi sarana prasarana, faktor keamanan dan kenyamanan, hingga ketersediaan utilitas dasar meliputi air bersih, listrik, dan sanitasi. Sebanyak 101 Sekolah Rakyat terlibat dalam kebijakan pembagian gelombang tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa mekanisme bertahap ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kelayakan fasilitas bagi peserta didik.

"MPLS dimulai bertahap bukan tanda ketidakpastian, tetapi bentuk tanggung jawab. Kami tidak ingin anak-anak datang ke tempat yang sarananya belum benar-benar siap. Setiap titik harus aman dan nyaman sebelum kami menyambut mereka," kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Pemerintah juga menegaskan tidak akan memaksakan sekolah yang belum siap untuk langsung menerima siswa baru demi menghindari risiko keselamatan.

"Sekolah yang sarananya belum sepenuhnya siap tidak dipaksakan menerima siswa demi keamanan. Ruang kelas, asrama, serta fasilitas pendukung harus dipastikan siap huni sebelum siswa datang," katanya.

Pembagian gelombang masuk terdiri atas 19 sekolah pada gelombang I (14 Juli), 63 sekolah pada gelombang II (31 Juli), 8 sekolah rintisan Jabodetabek pada gelombang III (15 Agustus), dan 11 sekolah pada gelombang IV (31 Agustus). Seluruh rangkaian masa pengenalan dirancang berjalan selama 19 hari yang terbagi dalam empat fase ramah anak.

"MPLS merupakan bagian dari program persiapan yang berlangsung kurang lebih tiga bulan. Setelah MPLS dilanjutkan dengan matrikulasi, kemudian siswa memasuki program pembelajaran reguler dan program keasramaan," jelasnya.

Durasi total masa persiapan mencapai tiga bulan, mencakup 19 hari MPLS dan 2,5 bulan masa matrikulasi untuk adaptasi potensi diri, kurikulum, dan kehidupan asrama. Kurikulum pengenalan ini memuat 36 materi dalam tujuh tema besar, termasuk pencegahan perundungan, narkoba, hingga judi online.

Layanan tambahan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan asesmen psikologis turut disediakan, dengan pendampingan awal selama lima hari oleh Taruna TNI-Polri untuk melatih kedisiplinan siswa.

"Tidak ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan maupun intoleransi. Jika terjadi kekerasan, pelakunya langsung diberhentikan. Tidak ada surat peringatan pertama ataupun kedua," tegasnya.

Sistem penerimaan Sekolah Rakyat mengadopsi metode multi-entry dan multi-exit yang memungkinkan fleksibilitas waktu bergabung bagi siswa sepanjang tahun ajaran berjalan.

"MPLS bertahap sejalan dengan filosofi multi-entry, multi-exit. Ini bukan indikasi keterlambatan, melainkan desain sistem penerimaan Sekolah Rakyat. Setiap siswa baru, dari gelombang mana pun, terlebih dahulu mengikuti matrikulasi sebelum belajar bersama siswa existing," ujar Gus Ipul.

Kementerian Sosial membuka jalur pengawasan bagi publik melalui Call Center 021-171 atau WhatsApp Center 0887-7171-171 untuk memantau jalannya kegiatan.

"Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana Sekolah Rakyat bekerja. Karena itu kami membuka ruang pengawasan publik agar seluruh proses berlangsung aman, nyaman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak," pungkasnya.