Kemensos Mulai Salurkan Bansos PKH dan BPNT Triwulan Tiga Juli 2026

Kementerian Sosial bersiap menyalurkan Bantuan Sosial PKH dan BPNT atau sembako Triwulan III periode Juli-September 2026 pada 20 Juli mendatang setelah merampungkan proses pembersihan data terbaru dari Badan Pusat Statistik.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, dilansir dari Detikcom. Skema penyaluran ini dilakukan menyusul pemutakhiran data berkala demi memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insyaallah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Pihak Kementerian Sosial menjelaskan bahwa dari hasil pemutakhiran data terdapat pergeseran penerima manfaat. Perubahan tersebut mencakup adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lama yang tetap terdaftar, KPM yang dihapus dari daftar penerima, hingga masuknya para penerima baru.

Apresiasi besar juga diberikan kepada pemerintah daerah, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kota Bekasi yang dinilai paling proaktif melakukan pemutakhiran data. Proses verifikasi ini berjenjang dari tingkat RT/RW hingga disahkan oleh Bupati atau Wali Kota sebelum divalidasi ulang oleh BPS.

"Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutakhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya," ujar Gus Ipul, Menteri Sosial.

Penyaluran bantuan kali ini juga membawa paradigma baru yang diusung oleh pemerintah. Kementerian Sosial berencana mengintegrasikan pemberian bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi yang terukur.

"Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak," imbuh Gus Ipul, Menteri Sosial.

Program penguatan ekonomi tersebut ditargetkan mampu menyasar lebih dari 150 ribu KPM pada tahun ini. Pemerintah mengharapkan para penerima bantuan dapat mandiri secara finansial melalui usaha baru pada tahun-tahun berikutnya.

"Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Terdapat tiga pilar utama dalam program pemberdayaan yang disiapkan berdasarkan hasil asesmen masing-masing individu. Fasilitas tersebut mencakup peningkatan keterampilan kerja, pembukaan akses kemitraan dengan berbagai pihak, serta penguatan aset tempat usaha.

"Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos," jelas Gus Ipul, Menteri Sosial.

Proses pemutakhiran data berkala ini secara rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali demi menjaga validitas data kemiskinan di Indonesia.

"Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak," pungkas Gus Ipul, Menteri Sosial.