Kemensos Sediakan Sekolah Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong kemandirian keluarga prasejahtera melalui program Sekolah Rakyat. Langkah pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan berkualitas ini dilansir dari Detikcom pada Minggu (23/8/2026).

Program ini menyasar masyarakat kurang mampu agar terbebas dari jerat kemiskinan. Pemerintah menilai intervensi pendidikan menjadi jalan utama dalam membentuk daya saing masyarakat menghadapi masa depan.

"Membebaskan masyarakat dari kemiskinan merupakan amanat konstitusi. Negara juga berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, kemudian memberikan mereka pendidikan. Karena pendidikan salah satu cara teruji dan terpuji untuk membuat seseorang memiliki ilmu untuk menghadapi masa depan, " ujar Gus Ipul pada sesi Indonesia Punya Kita di detikcom, dikutip Minggu (23/8/2026).

Upaya ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto demi menjangkau kelompok paling rentan. Fasilitas lengkap seperti asrama hingga seragam disiapkan tanpa memungut biaya.

"Jadi kata kuncinya berdaulat. Kalau kita ingin adil, makmur, kata kunci yang pertama adalah pendidikan. Salah satu strategi Pak Presiden Prabowo dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan ini adalah dengan menghadirkan pendidikan berkualitas, khususnya kepada keluarga yang paling tidak mampu," imbuhnya.

Kemensos mencatat intervensi ini memprioritaskan warga yang sering kali luput dari pendataan. Anak-anak yang terkendala biaya atau putus sekolah menjadi target utama program Sekolah Rakyat.

"Presiden sering menyebut keluarga-keluarga yang sering penderitaannya tidak tampak, the invisible people. Bisa jadi orang yang tiap hari kita temui, mereka memiliki kesulitan hidup yang tidak ketahui. Data tidak menangkap itu," jela Gus Ipul.

Selain memberikan akses pendidikan formal, pemerintah turut memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar para siswa. Hal ini mencakup penebusan ijazah hingga jaminan makan harian.

"Misalnya, ada keluarga yang mungkin tidak sanggup membelikan seragam putra-putrinya. Atau tidak bisa menebus ijazah anaknya, bahkan tidak bisa mencukupi makan tiga kali sehari. Keluarga-keluarga seperti ini yang mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden dalam rangka menindaklanjuti amanat konstitusi. Dan untuk pertama kalinya diselenggarakan melalui Sekolah Rakyat," imbuhnya.

Saat ini peserta didik yang terdaftar telah menembus puluhan ribu anak di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah memasang target perluasan kapasitas gedung di tingkat daerah.

"Sekarang sudah 43.000 lebih siswa seluruh Indonesia. Tahun depan mungkin sudah lebih dari 150.000 tambahannya, katakanlah sudah hampir 200.000 kalau sesuai target. Dan tentu ini akan terus bertambah karena target Bapak Presiden setiap kabupaten/kota itu ada satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang menampung lebih dari 2.000 siswa di tingkat SMP-SMA," paparnya.

Penanganan masalah tidak hanya berhenti pada siswa, namun juga menyasar peningkatan kesejahteraan orang tua. Kementerian Sosial merancang bantuan modal serta sarana usaha.

"Ada tiga yang kita perkuat. Pertama, ability atau keterampilannya, kapasitasnya ditingkatkan. Kedua, kalau dia mau usaha, asetnya diperkuat. Ketiga modalnya dicukupi, kemudian asetnya juga diperkuat," paparnya.

Pemberdayaan sosial ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan keluarga secara mandiri. Langkah ini disiapkan agar orang tua siswa tidak terus-menerus mengandalkan bantuan sosial.

"Misalnya ada orang tua siswa ingin jualan bakso. Dia tentunya perlu modal, kita kasih modal. Setelah itu, dia butuh alat kerja seperti gerobak segala macam, itu aset kan. Jadi asetnya kita kuatin," pungkasnya.