Kementan Targetkan Swasembada Bawang Putih Nasional

Kementerian Pertanian memasukkan komoditas bawang putih ke dalam agenda swasembada pangan nasional demi menekan ketergantungan impor yang kini mencapai lebih dari 90 persen. Target pemenuhan kebutuhan mandiri ini dicanangkan sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, seperti dilansir dari Detik Finance pada Rabu (17/6/2026).

"Sekitar lebih dari 90% bawang putih kita adalah impor. Nah, keinginan dari Presiden adalah bagaimana barang yang namanya bawang putih ini, barang pokok penting ini kemudian bisa swasembada," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan.

Pemerintah memproyeksikan target swasembada ini dapat terealisasi dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun ke depan. Namun, Kementerian Pertanian harus menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan lahan penanaman yang sesuai serta minimnya ketersediaan bibit lokal.

"Kita butuh at least 3-4 tahun untuk bisa mencapai swasembada ini. Tantangan paling utamanya adalah ketersediaan lahan, dan juga khususnya lagi adalah ketersediaan bibit," ujar Sudaryono.

Kebutuhan lahan untuk komoditas ini diperkirakan mencapai 100.000 hektare di kawasan dataran tinggi. Saat ini pemerintah sudah memetakan tiga wilayah potensial, yaitu Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

"Kita sudah ada tiga, di Sembalun di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Temanggung, dan juga di Humbang Hasundutan. Nah itu tantangannya, jadi nyari tempatnya yang kurang lebih mirip-mirip seperti itu, tempatnya yang tinggi," jelas Sudaryono.

Penjajakan lahan baru terus dilakukan, termasuk rencana konversi sebagian area kebun teh yang sudah tidak beroperasi di wilayah Bandung melalui koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi.

"Salah satunya kita sedang bicara dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana di daerah Bandung sana, itu kebun teh ada sebagian yang sudah nggak beroperasi, itu kemudian bisa kita convert menjadi lahan untuk bawang putih," tutur Sudaryono.

Tantangan lain bersumber dari faktor bibit yang selama ini tidak tersedia di dalam negeri akibat ketergantungan impor yang terlalu lama. Pemerintah menyatakan tidak ada negara mitra yang mampu langsung memasok bibit untuk lahan seluas 100.000 hektare.

"Kan selama ini negara kita ini impor, yang kita makan itu impor. Maka untuk bisa tanam butuh bibit. Bibit tuh misalnya kita impor dari mana lah, dari negara lain, misalnya mengimpor bibit dari China kan kita tidak mungkin impor bibit untuk 100 ribu hektare, Nggak mungkin tuh," jelasnya.

Oleh karena itu, bibit yang didatangkan dari luar negeri dalam jumlah terbatas harus melalui proses penangkaran terlebih dahulu oleh petani di bawah pembinaan Ditjen Hortikultura agar dapat beradaptasi dengan iklim Indonesia.

"Satu karena memang negara asal tidak akan mengizinkan mengirim bibit sebanyak itu. Pastikan dikirim bibitnya sedikit, nah sedikit itu harus ditangkar. Ditangkar oleh petani kita, di bawah binaannya Ditjen Hortikultura. Kemudian kenapa harus ditangkar, selain jumlahnya nggak cukup, juga harus ditangkar, disesuaikan dengan iklim kita," sambung Sudaryono.

Fokus awal agenda ini akan diarahkan pada penanganan kendala lahan dan bibit tersebut. Seiring berjalannya program, kuota impor bawang putih nasional ditargetkan menurun secara bertahap menyesuaikan peningkatan hasil produksi domestik.

"Sembari berjalan ini nanti kuota impornya InsyaAllah akan terus kita, sambil kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita," tegas Sudaryono.