Kementerian Haji Bahas Penyesuaian Biaya Haji 2027 Bersama DPR

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah melakukan evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026 bersama DPR dan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan nasib biaya haji tahun depan di Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (17/6/2026).

Dilansir dari Detik Finance, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa kepastian mengenai penurunan atau penyesuaian biaya komparatif tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pihak legislatif.

Penentuan tarif yang terjangkau bagi masyarakat diproyeksikan menghadapi sejumlah tantangan berat, seperti ketidakpastian kondisi ekonomi global, fluktuasi nilai tukar mata uang, hingga lonjakan harga bahan bakar pesawat avtur.

"Nanti akan dibahas lagi. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum belum jelas," beber Irfan di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Faktor eksternal lain yang turut memengaruhi estimasi anggaran ini adalah kebijakan penyesuaian tarif dari pihak otoritas di Arab Saudi.

"Kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanan-nya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Ini juga nanti akan kita bicarakan dengan teman-teman DPR," sebut Irfan.

Sebagai langkah strategis, pemerintah berencana mengoptimalkan sektor akomodasi di Arab Saudi guna menekan pengeluaran jemaah.

"Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji," kata Irfan.