Kementerian PKP Usulkan Anggaran Rp106 Triliun untuk Tahun 2027

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan kebutuhan anggaran belanja untuk tahun 2027 sebesar Rp106 triliun kepada Komisi V DPR dalam rapat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, nilai usulan tersebut melonjak signifikan dibandingkan pagu indikatif awal yang dialokasikan sebesar Rp9,913 triliun. Lonjakan usulan ini terjadi karena adanya target penuntasan program prioritas nasional.

"Usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP Tahun 2027 adalah sebesar Rp106 triliun, dengan target 2.084.460 unit BSPS," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.

Pemerintah berencana mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, anggaran ini disiapkan guna melanjutkan program pembangunan 3 juta rumah, rumah susun, serta gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang disesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana kerja kementerian juga mencakup program gentengisasi, sanitasi, penghijauan melalui penataan kawasan kumuh, hingga penyaluran bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi masyarakat. Anggaran riil program BSPS ditaksir menelan Rp57,29 triliun, sementara pembangunan 421 tower atau 50.500 unit rumah susun membutuhkan Rp36,94 triliun.

Proyek infrastruktur lainnya mencakup pembangunan rumah khusus senilai Rp8 triliun untuk 23.410 unit. Penanganan kawasan kumuh serta sanitasi di 25 lokasi seluas 375 hektare diestimasikan memakan biaya Rp519,5 miliiar, diikuti alokasi bantuan PSU senilai Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit.

"Dengan pagu indikatif sebesar Rp 9,913 triliun diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," tutur Maruarar Sirait, Menteri PKP.

Realisasi keuangan kementerian mencatatkan bahwa penyerapan anggaran tahun ini baru menyentuh angka Rp1,38 triliun atau setara 13,40 persen dari total pagu APBN senilai Rp10,30 triliun hingga akhir Mei 2026. Porsi terbesar serapan dana tahun berjalan masih didominasi oleh program BSPS dengan persentase mencapai 83,12 persen atau setara Rp8,57 triliun untuk menyokong pembangunan 400.000 unit rumah di wilayah pesisir, perkotaan, dan perdesaan.