Kementrans Dorong Cetak Sawah Baru Lahan Transmigrasi Maluku Utara

Kementerian Transmigrasi mendorong perluasan areal pertanian di Provinsi Maluku Utara guna mengejar target cetak sawah nasional seluas 10.000 hektare, di mana capaian wilayah tersebut baru menyentuh angka 1.900 hektare, dilansir dari Detikcom. Langkah percepatan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi antara Kementerian Transmigrasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan jajaran pemerintah daerah pemilik kawasan transmigrasi di Kota Ternate pada Jumat (21/8/2026). Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan potensi pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan daerah masih terbuka amat lebar.

"Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada dan masih belum produktif," ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

Guna merealisasikan program tersebut, pemerintah pusat akan menjalin kolaborasi lintas kementerian demi memastikan kesiapan teknis di lapangan. "Bila pemerintah daerah sepakat membuka lahan cetak sawah baru, selanjutnya akan kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian", ujarnya.

Program ini dirancang untuk mendongkrak suplai beras lokal sekaligus meningkatkan daya beli para petani transmigran maupun masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari sektor agraris. Meski kawasan transmigrasi telah menyumbang hasil panen, pasokan pangan di Maluku Utara khususnya Kota Ternate masih bergantung pada suplai luar daerah akibat kendala irigasi, banjir, dan limbah tambang.

"Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut," imbuhnya. Selain menyasar ketahanan pangan, pencetakan sawah baru ditargetkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di wilayah Indonesia timur. "Mencetak sawah baru di Malut tak sekadar untuk meningkatkan produksi bahkan swasembada beras baik di Malut maupun nasional namun juga untuk menciptakan lapangan kerja," kata Viva Yoga Mauladi.

Sektor ketenagakerjaan program ini bakal memprioritaskan warga lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di area persawahan.

"Tenaga kerjanya bisa memanfaatkan dari masyarakat setempat atau lokal," tuturnya. Kebijakan pemindahan fokus cetak sawah ke luar Pulau Jawa dinilai mendesak akibat masifnya alih fungsi lahan setiap tahunnya. "Mencetak sawah baru di luar Jawa sangat penting sebab di Jawa ada peralihan fungsi sawah seluas 100.000 Ha setiap tahun," ditegaskan Viva Yoga Mauladi.

Penyusutan lahan di Jawa terus terjadi seiring dengan pembangunan infrastruktur dan kawasan pemukiman yang kian meluas.

"Sawah-sawah di Jawa banyak beralih menjadi perumahan, pabrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya," ungkapnya. Kendati demikian, kelengkapan sarana pengairan menjadi syarat mutlak sebelum pembukaan lahan baru dilakukan.

"Meski demikian saat cetak sawah, hamparan sawah yang ada harus didukung infrastruktur pendukung yang vital, seperti saluran irigasi, bendungan, dan adanya sumber air," tegas Viva Yoga Mauladi. Pemerintah berkomitmen untuk membangun sarana irigasi secara bersamaan dengan pembukaan lahan persawahan.

"Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan. Jadi saat cetak sawah, juga akan dibangun saluran irigasi dan bendungan untuk menyediakan air," paparnya. Kementerian Transmigrasi juga telah menjalin sinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kemenkes, hingga Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif kehadiran pemerintah pusat dalam mendengarkan langsung kendala sektor pertanian di daerah.

"Rakor sangat efektif karena langsung didengarkan oleh Wamen Viva Yoga," kata Sekretaris Daerah Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir.

Keberadaan program transmigrasi diakui memberi dampak positif terhadap transformasi keterampilan bertani bagi warga lokal. "Adanya transmigran yang bercocok padi di sawah, kebiasaan itu juga menular ke masyarakat lokal," ucapnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan peningkatan produksi beras daerah mampu menopang kebutuhan mandiri sekaligus mendukung program swasembada beras nasional.